Dewan Makassar Minta Pemkot untuk Transparan Terkait Anggaran Sembako

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar Nunung Dasniar.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar Nunung Dasniar.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Nunung Dasniar kembali mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk lebih transparan mengenai anggaran sembako.

“Kami minta agar rincian anggaran bantuan per-paket itu harus di publis ke masyarakat supaya tidak ada lagi tendensi kecurangan,”ujar Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar, Nunung Dasniar, Rabu 22 April 2020.

Dari informasi yang dihimpun, bantuan paket sembako yang disalurkan ke masyarakat, biaya budjeting Rp620 ribu per paketnya. Dimana didalamnya, sudah termasuk bahan pokok dan ada biaya packing, dan pengawalan.

Dana tersebut diperoleh dari Biaya Tak Terduga (BTT) di Sekretariat Pemkot Makassar sebesar Rp30 miliar, dan anggaran Silpa tahun 2019 sebesar Rp147 miliar.

Nunung mengatakan, transparansi anggaran bantuan tersebut sangat penting di publish, mengingat banyaknya dugaan ada permainan antara Pemerintah dan pihak distributor logistik.

Selain itu, menurut Nunung, sejumlah perusahaan swasta yang diketahui telah menyumbang dana CSR-nya untuk penanganan Covid-19 ke Pemerintah. Namun, laporan detail tidak dibuka secara transparan.

“Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta itu dibagikan digabung dengan bantuan dari anggaran APBD,” kata legislator Partai Gerindra ini.

Sebelumnya juga, anggota Komisi A DPRD Makassar, Syamsuddin Raga mencurigai pemerintah dan pihak distributor mempermainkan harga bantuan tersebut sebelum disalurkan.

“Belanja itu bisa di up harganya, meskipun tidak di up tetapi mereka bisa mempermainkan ada aturan antara distributor dan pembeli. Itu kan biasanya, 10 sampai 15 persen. Kemana itu uang berarti tidak efektif kepada masyarakat,” kata dia.

Potensi terjadinya dugaan korupsi, kata legislator Perindo itu adalah pada pengadaan barang bantuan. Sebab ada pemberian batuan bukan dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk bahan kebutuhan pokok atau sembako. (***)