Dewan Makassar Minta SKPD Laporkan Capaian Anggaran 2019

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar menggelar rapat perdana bersama SKPD, di ruang Paripurna DPRD Kota Makassar, pada Rabu 29 April 2020.

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar menggelar rapat perdana bersama SKPD, di ruang Paripurna DPRD Kota Makassar, pada Rabu 29 April 2020.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar menggelar rapat perdana bersama SKPD, di ruang Paripurna DPRD Kota Makassar, pada Rabu 29 April 2020.

Rapat di pimpin Ketua Pansus Sangkala Saddiko didampingi Wakil Ketua Syamsuddin Raga, dan Sekretaris Ray Suryadi Arsyad.

Di kesempatan itu, anggota Pansus dari fraksi Gerindra Hj. Nunung Dasniar meminta SKPD untuk memaparkan secara rinci capaian anggaran yang telah direalisasikan untuk tahun 2019.

“Saya meminta untuk semua SKPD untuk menjelaskan ke kami apa saja yang telah direalisasikan selama tahun 2019. Karena hampir semua SKPD ini dalam laporannya capaian anggarannya hingga 70 sampai 80 persen,” terang Nunung.

Utamanya Bapenda, dalam laporannya tidak dijelaskan berapa besaran capaian anggaran dari pajak hotel, restoran dan usaha lainnya. Hanya dilaporkan 80 hingga 100 persen capaian anggarannya, tidak dijelaskan hotel atau restoran apa saja yang menunggak pajak selama tahun 2019,” lanjut Nunung

Tak hanya menyoroti Bapenda, Politisi Partai Gerindra ini juga meminta Dinas Kesehatan untuk menjelaskan perkembangan kelanjutan pembangunan Puskesmas Batua.

“Kami juga ingin mengetahui sejauh mana perkembangan kelanjutan pembangunan Puskesmas Batua apakah masih dianggarkan melalui Dinkes atau sudah dialihkan ke SKPD lain,” terang Nunung.

Sementara itu, Sekda Makassar Muh Ansar mengungkapkan, kelanjutan pembangunan Puskesmas Batua tidak lagi dikelola Dinas Kesehatan tetapi dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum.

“Jadi untuk kelanjutan pembangunan Puskesmas Batua sudah di anggarkan melalui Dinas PU, tetapi karena ini ada masalah covid 19 sehingga pembangunannya belum dilanjutkan. Tetapi anggarannya sudah ada,” kata Muh Ansar yang juga Plt Kadis PU Kota Makassas.

Sementara, Ketua Pansus Sangkala Saddiko meminta kepada seluruh SKPD agar supaya melaporkan 5 indikator kinerja selama tahun 2019, yakni Output, Input, Outcome, Benefit dan Impact.

“Dirapat berikutnya kita minta seluruh SKPD untuk melaporkan lima indikator tersebut karena kita mau melihat hasil kinerja mereka selama tahun 2019,”jelasnya.