Anggaran Dewan Sulsel Dipangkas Rp 40 Miliar untuk Penanganan Covid-19

Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  —  Anggaran dewan yang dikelola di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawedi Selatan dipangkas sebanyak Rp 40 Miliar lebih untuk penanganan Covid -19 atau virus corona di Sulawesi Selatan.

Anggaran yang dipangkas Rp 13 miliar diantaranya berasal dari anggaran untuk perjalanan dinas luar dan dalam daerah termasuk anggaran makan minum .”Ini untuk memenuhi harapan berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) dua menteri yakni Mendagri dan Menteri Keuangan”ujar Wakil ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe diruang kerjanya, Kamis 30 April 2020.

Munurut Ulla-panggilan akrab Ni’matullah Erbe, dewan baru saja menggelar rapat anggaran bersama TAPD menyusun plafon anggaran untuk Rp 250 miliar dalam waktu dua bulan, jika berlanjut akan ditambah anggaran sebesar Rp250 miliar.

“Dewan juga sudah meminta Pemprov untuk menyusun dan menyerahkan proposal supaya kita bisa dapat angka 500,”katanya.

Ulla menjelaskan hal itu telah dilakukan rasionalisasi pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

Belanja tidak langsung berasal dari belanja pegawai, hibah dan bantuan keuangan.”Belanja pegawai yang dipangkad sebesar 50,13 persen serta belanja barang sebesar 50,21 persen. Adapun belanja modal sebesar 43,92 persen”jelas legislator Partai Demokrat ini.

Ia menambahkan, pencairan anggaran Rp500 miliar, tahap pertama sebesar Rp10 sudah terealisasi, Tahap kedua sebesar Rp117,600 miliar sementara yang terealisasi Rp93 miliar atau 79 persen. Sementara untuk tahap ketiga sebesar Rp372.400 juta juga belum terealisasi

Ia mengungkapkan, bila kebutuhan anggaran diprioritaskan pada tiga hal yakni Pertama, untuk penangan kebutuhan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebesar Rp291.745 miliar
sudah cair sebahagian. Kedua, untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp24,800 miliarjuga sudah cair sebahagian, dan Ketiga, untuk penanganan dampak ekonomi sebesar Rp183 miliar lebih belum cair.

“Untuk jaring pengaman sosial anggarannya tak banyak karena pemprov Sulsel hanya sebagai supporting atau stimulus saja, tapi yang utama dari Pemkot dan Pemkab,”jelas Ulla.