Partai Gelora Kritik Penenerapan PSBB di Makassar

Ketua Partai Gelora Makassar E.Z. Muttaqien Yunus

Ketua Partai Gelora Makassar E.Z. Muttaqien Yunus

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Ketua Partai Gelora Makassar E.Z. Muttaqien Yunus angkat bicara terkait penerapan PSBB di kota ini yang akan berakhir pada 7 Mei pekan ini.

“Saya melihat kerumitan kondisi yang terjadi di lapangan dalam proses penanganan, dikarenakan minimnya data riil. Kita tidak memiliki peta daerah yang terimbas. Setelah membaca tulisan Dahlan Iskan tentang pool test, saya jadi bertanya kenapa kita tidak menerapkan model tersebut di kota Makassar,”ujar Muttaqien dalam keterangan tertulisnya, Selasa 5 Mei 2020.

Menurutnya, satu kendala yang menyulitkan dapat mengetahui apakah positif atau negatif virus Corona atau Covid-19 karena belum melakukan tes. Biaya swab tes yang sebesar Rp.700 ribu masih cukup mahal bagi sebagian warga. “Namun, kita bisa melakukan swab test berbasis RT, seluruh warga nantinya akan diambil dua sampel air liurnya. Sampel air liur yang pertama, disatukan berdasarkan RT domisili warga tersebut sehingga nantinya di Makassar akan terdapat 4.446 sampel air liur, sesuai dengan jumlah RT di kota Makassar. Dengan hasil data tersebut kita bisa memetakan RT yang dikategorikan sebagai zona merah dan zona hijau,”katanya.

Lanjut Muttaqien, Pemerintah Kota melami dilema dalam penerapan PSBB. Apakah diperpanjang atau tidak. Pasalnya kalau ternyata PSBB tidak diperpanjang dan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa apakah sudah aman. Di satu sisi, jika PSBB diperpanjang, sebagian masyarakat mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan pangan hariannya, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan harian.

“Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tadinya berpenghasilan namun karena berlakunya PSBB menjadikan mereka dirumahkan, ada yang di PHK dari kantor, serta beberapa pengusaha yang tidak bisa menjalankan usahanya,”ucapnya.

Padahal tidak sedikit dari mereka tetap harus bertahan menyediakan oangan bagi keluarga serta mungkin memiliki kewajiban atas cicilan kreditnya. Pemerintah telah berupaya memberi bantuan berupa paket sembako, namun ternyata tidak semua masyarakat menerima bantuan tersebut.