Muzayyin Arif Terima Aspirasi Asosiasi BPD Kabupaten Maros

Suasana akrab dan hangat terlihat saat sejumlah pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa tingkat Kabupaten Maros menemui Wakil Ketua Dprd Sul Sel, Muzayyin Arif di ruang kerjanya, Selasa 9 Juni 2020

Suasana akrab dan hangat terlihat saat sejumlah pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa tingkat Kabupaten Maros menemui Wakil Ketua Dprd Sul Sel, Muzayyin Arif di ruang kerjanya, Selasa 9 Juni 2020

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Suasana akrab dan hangat terlihat saat sejumlah pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa tingkat Kabupaten Maros menemui Wakil Ketua Dprd Sul Sel, Muzayyin Arif di ruang kerjanya, Selasa 9 Juni 2020. Kunjungan ini diagendakan dalam rangka penyampaian aspirasi asosiasi ke DPRD Sulsel.

Sejumlah aspirasi disampaikn oleh pengurus asosiasi bpd kab. Maros, diantaranya adalah minimnya peningkatan kapasitas anggota BPD sehingga mempengaruhi fungsi dan tugas yang dijalankan anggota BPD.

” Banyak dari teman-teman BPD yang kurang maksimal melaksanakan fungsi sebagai anggota BPD karena minimnya penguatan kapasitas.” UjarWakil Ketua Asosiasi BPD Maros Idial Wahid.

Ia menyoroti minimnya dukungan anggaran daerah sehingga peran BPD kurang maksinal. “Peran BPD sebenarnya bisa sangat maksimal mengawal program-program desa, apalagi ditengah pandemi Covid-19 saat ini desa. Diharapakan menjadi garda terdepan, sehingga peran optimal BPD sangt dibutuhkan dalam rangka pengawasan dan penganggaran.” kata Wakil Ketua Asosiasi BPD Maros, Asep Hidayat.

Muzayyin Arif dalam kesempatan ini menekankan pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat di tingakt desa. Menurutnya, jika demokrasi berjalan sehat maka pemerintahan akan kuat dan berdampak pada perbaikan pelayanan masyarakat desa.

“Di tingkat desa penguatan hubungan antara BPD dan Kepala Desa harus tumbuh dalam iklim yang sehat, ” Imbuh Muzayyin.

Muzayyon juga menambakan bahwa dprd sul sel telah berperan optimal mendukung pembangunan berbasis desa.

Salah satunya adalah dengan disahkanya Perda tentang Percepatan Pembangunan Desa, tahun 2019, yang merupakan usul inisiatif DPRD Sulawesi Selatan.

” Perda ini merupakan ikhtiar DPRD Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung program pemerintah provinsi yang akan mengalokasikan anggaran dana desa dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan.”jelas legislator PKS Sulsel itu.