Dewan Sulsel Cecar General Manager PLN Soal Tagihan Listrik Bengkak

Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan mencecar PT PLN (Persero) Sulselbar soal kenaikantagihan listrik pelanggan di masa pandemi COVID-19. Hal itu terjadi saat berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri oleh GM PLN Sulsebar Ismail D.

Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan mencecar PT PLN (Persero) Sulselbar soal kenaikantagihan listrik pelanggan di masa pandemi COVID-19. Hal itu terjadi saat berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri oleh GM PLN Sulsebar Ismail D, Selasa 23 Juni 2020.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan mencecar PT PLN (Persero) Sulselbar soal kenaikantagihan listrik  pelanggan di masa pandemi COVID-19. Hal itu terjadi saat berlangsungnya rapat dengar pendapat (RDP) yang dihadiri oleh
GM PLN Sulsebar Ismail D.

“Jangan Jadikan alibi pandemi Kenaikan listrik membengkak,”ujar anggota DPRD Sulawesi Selatan, Edy Manaf, Selasa 23 Juni 2020.

Menurut legislator dari Fraksi PAN ini, kelakuan PLN tidak profersional. “Adakah niat bapak mengembalikan uang rakyat yang melapor sebanyak enam ribu pelanggan yang membengkak listriknya,”tanya Edy.

Lanjut Edy, adapula kasus dugaan pungutan liar yang terjadi di masyarakat tentang pemasangan tiang listrik. “Banyak warga yang keluhkan adanya permintaan uang puluhan juta rupiah terkait pencabutan tiang listrin yang dipasang di depan rumah warga,”katanya.

Sementara anggota Komisi lainnya, Andi Ansari Mangkona menambahkan apa yang terjadi di masyarakat akibat kesalahan analisa yang dilakukan oleh PLN.

“Cara PLN hanya nembak meteran saja. Yang benar saja. Masyarakat tidak menempati tempat tinggalnya jenis usahanya, tiba-tiba membengkak,”ucap legislator dari Fraksi PDIP ini.

Sedangkan Syamsuddin Karlos menyebut apa yang dilakukan oleh PLN sama saja dengan merampok masyarakat secara tidak langsung.

“Ini sama saja merampok masyarakat secara tidak langsung. Pelaku industri dan tempat kos berhenti akibat pandemi, kok tiba-tiba tagihan listriknya membengkak, hingga 200 dan 300 persen,”ucapnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Sulsel, John Rande Mangontan menuturkan,meminta mengembalikan uang pelanggan yang telah melakukan pembayaran akibat kenaikan listrik tersebut.

“Sistem pembayaran diberikan tenggang waktu menyicil,”ujar John. temgak waktu itu sendiri.

Adapun GM Sulselbar Ismail D mengatakan, permohonan maafnya apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentang membengkaknya tagihan listrik tersebut. Ia pun akan melakukan evaluasi terkait hal ini.

“Kami meminta maaf soal ini,”tutur Ismail.

Mengenai bawahannya yang dituding tidak profersional bekerja dilapangan, ia mengaku akan melakukan evaluasi. Tetapi perlu juga diketahui bahwa petugas pencatat meteran yang ada di PLN cukup banyak. Kendalanya, mereka kadang dihalangi oleh pelanggan saat bertugas dalam mecatatat meteren listrik.

“Banyak laporan ke kami bahwa dihalangi saat bertugas. Hal itu terdapat di kampung-kampung dan sebagain RT/RW di kota ini. Tapi tentu ini menjadi bahan koreksi buat kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik,”katanya.

Sementara bagi pelaku usaha, kata dia pemerintah sudah memberikan kompensasi hingga bulan September untuk UMKM 450 Watt.