Ketua Dewan Makassar Bersama Forkopimda Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pemerintah Kota Makassar bersama Forkopimda menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas “Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Rabu 24 Juni 2020 di ruang sidang utama kantor pengadilan Agama Makassar Kelas I A Makassar.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pemerintah Kota Makassar bersama Forkopimda menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas “Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Rabu 24 Juni 2020 di ruang sidang utama kantor pengadilan Agama Makassar Kelas I A Makassar.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pemerintah Kota Makassar bersama Forkopimda menandatangani Piagam Pencanangan Zona Integritas “Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), Rabu 24 Juni 2020 di ruang sidang utama kantor pengadilan Agama Makassar Kelas I A Makassar.

Disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Aisyah Ismail dan Ketua Pengadilan Agama Makassar H. Muhadin, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo menghadiri dan menjadi saksi penanda tanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas tersebut.

Hadir pula PJ Wali Kota Makasaar Prof. Yusran Jusuf, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov Sulsel Subhan ST, MH. Forkopimda diantaranya Kapolrestabes Kombes Pol Yudhiawan Wibisono, Dandim Makassar Kol. Kav. Dwi Irbaya Sandra, S.Sos, Kejati Makassar Hj. Nurni Handayani.

Hal ini juga meningkatkan integritas didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi guna menjunjung penerapan good goverment.

Akhir acara Pj Wali Kota Bersama Ketua DPRD serta Forkopimda berkeliling meninjau Kantor Pengadilan Agama yang saat ini menerapkan protokoler kesehatan yang sangat ketat.