Tolak RUU HIP, APEGTI Gelar Aksi di Dewan Sulsel

Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mengatasnamakan Aliansi Penjaga Gerbang Timur Indonesia (APEGTI) menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung Tower DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jumat 3 Juli 2020.

Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mengatasnamakan Aliansi Penjaga Gerbang Timur Indonesia (APEGTI) menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung Tower DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jumat 3 Juli 2020.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) yang mengatasnamakan Aliansi Penjaga Gerbang Timur Indonesia (APEGTI) menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di Gedung Tower DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Jumat 3 Juli 2020.

“Mereka menilai bahwa RUU HIP sangat merendahkan derajat pancasila sebagai dasar negara juga sebagai upaya kelompok tertentu untuk mengesampingkan agama yang merupakan ruh utama pancasila,” kata Ketua Presidium Aliansi Penjaga Gerbang Timur Indonesia (APEGTI) Muhammad Zulkifli dalam maklumatnya.

Dihadapan sejumlah anggota fraksi di DPRD Sulsel itu menyatakan 5 maklumat diantaranya meminta agar anggota DPR RI untuk menghentikan dan mencabut pembahasan RUU HIP dari prolegnas DPR RI.

“Pemerintah dan Rakyat negara Indonesia secara tegas menolak RUU HIP tersebut, dan meminta presiden Jokowi melakukan pidato kenegaraan untuk mengumumkan secara nasional bahwa rumusan pancasila yang diakui negara RI adalah rumusan pancasila tanggal 1 juni 1945,” ujarnya.

Dia juga menghimbau agar masayarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh ajakan kelompok manapun untuk melakukan tindakan anarkis dan perbuatan melanggar undang -undang yang dapat mencedarai perjuangan ummat untuk menyelamatkan Pancasila.

Sementara itu Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi golkar Rahman Pina mengatakan terkait dengan penolakan RUU HIP pihaknya sangat mendukung dan sebanyak 85 Anggota DPRd Sulsel melakukan penandatanganan terkait penolakan RUU HIp tersebut.

Ia yakin akan sepakat mendukung apa yang disampaikan elemen masyarakat ini dan akan meneruskan penandatangan ini ke unsur pimpinan untuk mendukung hal tersebut.

“Kita berharap agar maklumat dari sejumlah elemen masyarakat APEGTI ini dapat terselesaikan,” kata Rahman Pina.

Pada kesempatan itu sebanyak lima anggota DPRD Sulsel melakukan penandatangan maklumat penolakan pembahasan RUU HIP diantaranya Anggota Fraksi Demokrat Selle Ks Dalle, Anggota Fraksi NasDem Ady Ansar, Rahman Pina dan Debby Purnama dari Fraksi Golkar.