Dewan Sulsel Bahas Sengkarut PPDB Bersama Disdik dan PT.Telkom

Komisi E DPRD Provinsi Sulsel menggelar Rapat Kerja Komisi bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, yang di hadiri oleh semua kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kamis 9 Juli 2020 di DPRD Sulsel,

Komisi E DPRD Provinsi Sulsel menggelar Rapat Kerja Komisi bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, yang di hadiri oleh semua kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kamis 9 Juli 2020 di DPRD Sulsel,

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Komisi E DPRD Provinsi Sulsel menggelar Rapat Kerja Komisi bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, yang di hadiri oleh semua kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Kamis 9 Juli 2020 di DPRD Sulsel, Gedung Tower lantai dua.

Pada kesempatan itu juga menghadirkan pihak Telkom sebagai penyedia Aplikasi systim PPDB guna mendengar berbagai persoalan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada awal Tahun Ajaran Baru 2020/2021.

Hadir Ketua Komisi E Rusdin Tabi, Wkl ketua Arum Spink dan Ince Langke serta semua Anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulsel.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rusdin Tabi memimpin Rapat Kerja Komisi yang membahas Berbagai persoalan, diantaranya mengenai daya tampung lulusan SMP sederajat dengan ketersediaan SMA dan SMK negeri saat ini.

Menurutnya, daya tampung SMA / SMK negeri maupun swasta jauh lebih banyak dibandingkan lulusan SMP negeri dan swasta cuma masaalahnya lulusan SMP cenderung hampir semua menyerbu SMA/SMK negeri sehingga banyak yang tidak lolos.

“Masaalah lain ada Kecamatan yang tidak mempunyai SMA seperti Kecamatan Makassar. Oleh sebab itu kami minta semua dinas pendidikan berti dak cari solusi terbaik,” ujarnya.

Politisi partai Gerindra Sulsel ini menawarkan. Solusinya adalah pemerintah daerah yakni Dinas pendidikam harus membangun SMA negeri atau menambah Ruang Kelas Baru (RKB).

“Hal ini menjadi solusi untuk jangka panjang rencana mulai tahun 2021 untuk membangun SMA baru pada 4 titik di kota Makassar,” katanya.

Lanjit dia, perlu penambahan gedung 1 SMA baru di Gowa Antara lain. Jalan Kerung-kerung eks THR (Kec. Makassar). Di depan M’TOS ada tanah Pemprov untuk membangun SMA Baru.

Di BTP ada tanah kosong milik Pemkota Makassar. Di Jalan Hertasning ada tanah kosong Pemkot Makassar dan Di Gowa, Lahan belum tersedia.

“Untuk membangun gedung sekolah baru itu syaratnya luas lahan harus minimal 2 hektare, saat ini pemerintah kesulitan untuk mencari lahan seluas itu di dalam kota sehingga tak dianggarkan dalam APBD tahun ini, demikian juga dengan pembangunan RKB tidak ada dianggarkan tahun ini,” kata Rusdin Tabi.

Dihadapan Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Rusdin sempat mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi SulSel untuk transparan dan jujur dalam PPDB.

“Satuan pendidikan harus menerima peserta didik baru sesuai dengan aturan dan daya tampung yang tersedia. Kami siap mengawal agenda tahunan ini. Kami tak ingin mendengar ada laporan yang tidak menyenangkan,” tutur Rusdin Tabi.

Ditambahakan, bahwa apakah Dinas Pendidikan paham apa yang menjadi keluhan didinas pendidikan Sulsel. PPDB ini memang selalu menjadi polemik setiap tahun. Pemerintah daerah hanya minta tetap mengacu pada Permendikbud.

“Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Dalam pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem zonasi,” tutup Rusdin Tabi.