Absen di Paripurna Pertama, Dewan Makassar Sesalkan Sikap Pj Wali Kota

Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Makassar tehadap Rancangan Peraturan Dearah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi rapat paripurna perdana PJ Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin di DPRD sejak dilantik pada 26 Juni.

Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Makassar tehadap Rancangan Peraturan Dearah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi rapat paripurna perdana PJ Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin di DPRD sejak dilantik pada 26 Juni.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  – Rapat Paripurna Penjelasan Wali Kota Makassar tehadap Rancangan Peraturan Dearah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 menjadi rapat paripurna perdana PJ Walikota Makassar, Rudy Djamaluddin di DPRD sejak dilantik pada 26 Juni.

Hanya saja Rudi tak hadir dan hanya mengutus Sekretaris Kota(Sekot) Makassar, Muh.Ansar untuk mewakili membacakan laporan Pertanggungjawaban wali kota Ketidak hadiran Rudy ini pun dikritik Ketua Fraksi PAN, Hamzah Hamid.

Menurut Hamzah ketidakhadiran Rudy karena sedang mendampingi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah ke Masamba, Luwu Utara pasca banjir bandang yang meluluhlantakkan hampir seluruh wilayah disana, sangat bisa ia maklumi.

Namun, Rudy kata dia juga tidak boleh mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya di sebagai PJ Makassar.” Ini paripurna pertama yang mestinya dihadiri PJ Wali Kota. Para anggota DPRD tentu sangat antusias karena ini merupakan pertemuan perdana,”kata Hamzah, Jumat 17 Juli 2020.

Yang disayangkan Hamzah karena Rudy lebih memilih mengambil tanggung jawab di tempat lain dan mengabaikan tugas utamanya di Makssar.”Mendampingi gubernur penting, tapi jauh lebih penting memperhatikan nasib masyarakat Kota Makassar saat ini,”ucapnya.

Ia pun mengancam Fraksi PAN akan all out pada rapat paripurna pemandangan fraksi pekan depan, jika PJ Walikota kembali tidak hadir.”Hari ini kami bisa memaklumi, tapi dirapat pandangan fraksi kami tidak akan mentolerir lagi,”katanya.

Anggota Fraksi PKS, Azwar yang ikut interupsi dalam rapat paripurna terkait ketidakhadiran Rudy sebagai Pj.Walikota di rapat mengatakan, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah perlu menginisiasi pergantian Rudy sebagai Kadis PUPR di provinsi. Agar tugas dan tanggungjawab Rudi di Makassar bisa maksimal.

“Tugas besar Pj kedepan adalah bagaimana Covid-19 ini bisa tertangani dengn baik, ditengah Makasaar juga akan menghelat pemilihan. Ini memerlukan konsentrasi dan kerja keras. Kalau perlu gubernur meminta ke Rudi untuk rela mundur dari jabatannya di Pemprov,”katanya.

Menanggapi interupsi para anggota, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo menjelaskan, ketidak hadiran Rudy saat ini perlu dimaklumi. Sebab selain sebagai Pj.Walikota Makassar, Rudy juga merangkap sebagai Kepala Dinas(Kadis) PUPR. Dimana ikut mendampingi Menteri PUPR yang ikut mengunjungi Luwu Utara.”Semoga Senin depan beliau sudah bisa ikut dalm paripurna pandangan fraksi,”jelasnya.