Dewan Sulsel Gelar Rapat Ranperda APBD Tahun 2019

Anggota Komisi E Bidang Kesra Fauziah Andi Wawo.

Anggota Komisi E Bidang Kesra Fauziah Andi Wawo.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Komisi E Bidang Kesra  DPRD Sulsel, menggelar rapat pembahasan Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD TA 2019). Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat Komisi E Lantai 7, Kamis 6 Agustus 2020.

Rapat ini dihadiri oleh Rumah Sakit dan UPTD yang dikelola Pemprov Sulsel, yakni RS khusus Daerah (Dadi), RS Gigi dan mulut, RS Haji Makassar, RS Labuang Baji, RSIA Pertiwi, RSIA Fatimah, RS. Sayang Rakyat, UPTD Pelatihan Kesehatan dan UPTD Transfusi Darah untuk melaporkan realisasi pendapatan di tahun 2019.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rusdin Tabi, menjelaskan, harapannya agar rapat dilakukan akan menghasilkan hal inovasi kaitan dengan bisa mengatasi permasalahan dihadapi masyarakat.

“Semoga tahun ini dan tahun depan bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya,” harap politisi Gerindra Sulsel itu.

Direktur RS Labuang Baji Dr. H. Andi Mappatoba menuturkan, ada beberapa kendala tentang pendapatan dan realisasi di tahun 2019 dari keseluruhan RS dan UPTD dan salah satunya tentang BPJS.

“Terkhusus kendala yang disampaikan oleh direktur RS. Labuang Baji Dr H Andi Mappatoba, tentang realisasi pendapatan pada tahun 2019 yang dimana pihak BPJS kesulitan menghimpun dana sehingga berdampak pada pihak rumah sakit,” terangnya dalam rapat bersama.

Menurutnya, di tahun 2019 ada masalah besar oleh pihak BPJS, sehingga kesulitan menghimpun dana, akhirnya berdampak pada pihak rumah sakit yang dimana utang BPJS tidak terbayarkan sampai 31 Desember 2019.

“Tapi Alhamdulillah memasuki bulan Januari sampai dengan Juli utang BPJS sudah terbayar. Jadi kita tidak bisa berbuat apa – apa karena pihak BPJS sudah punya uang untuk membayarnya. Tapi alhamdulillah itu tidak menjadi masalah. Harapannya ke depan semoga pihak BPJS bisa lancar terus pembayarannya,”jelasnya.