Dewan Makassar Harap Proyek Infrastruktur Tak Hanya di Tanjung Bunga

Rencana pelebaran ruas Jalan Metro Tanjung Bunga oleh Pemkot Makassar mendapat tanggapan Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Jumat 7 Agustus 2020.

Rencana pelebaran ruas Jalan Metro Tanjung Bunga oleh Pemkot Makassar mendapat tanggapan Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Jumat 7 Agustus 2020.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Rencana pelebaran ruas Jalan Metro Tanjung Bunga oleh Pemkot Makassar mendapat tanggapan Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar.

Ketua Komisi C, Abdi Asmara mengatakan, proyek pelebaran ruas Jalan Metro Tanjung Bunga menyerap alokasi anggaran Rp127 miliar dari APBD Kota Makassar tahun 2020. Namun, dengan masa waktu penggunaan anggaran yang sisa empat bulan kedepan, pihaknya pesimis, proyek tersebut dapat terealisasi tahun ini.

“Anggaran Rp127 miliar, tapi apakah bisa terserap dengan sisa waktu empat bulan? Sedangkan belum dilaksanakan lelang,” kata Abdi, Jumat 7 Agustus 2020.

Abdi mendukung proyek tersebut, sepanjang alas hak fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) dari pihak pengembang PT GMTD telah dikuasai sepenuhnya oleh Pemkot Makassar.

Selain itu ia berharap, Pemkot Makassar tak hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah Tanjung Bunga, mengingat masih banyak kawasan yang lebih prioritas.

“Kami mendukung rencana tersebut, tapi perlu diperjelas terkait penyerahan fasum dan fasos-nya dari pihak GMTD dan jangan cuma dipusatkan di sana pembangunan. Karna masih banyak wilayah yang belum tersentuh pembangunan terutama jalan, drainase,” ucap legislator dari Fraksi Demokrat ini.

Terpisah, Sekretaris Komisi C, Fasruddin Rusli angkat bicara. Menurutnya, apa yang disampaikan pihaknya perlu untuk ditinjau kembali mengingat banyak aspirasi masyarakat yang perlu dibenahi.

Salah satunya adalah pembenahan drenase sebelum musim penghujan datang. Kata Acil, sapaan akrabnya, anggaran untuk drainase sendiri sangatlah minim, bahkan ada beberapa pembagunan yang anggarannya dipangkas hingga habis.

“Masukan kami juga harus didengar pemerintah kota, karena inikan bagian dari aspirasi masyarakat juga,” ucap legislator dari PPP itu.

Seanda dengan itu, anggota Komisi C dari Fraksi Gerindra, Andi Pahlevi menyayangkan proyek infrastruktur yang hanya difokuskan di kawasan bisnis dan pemukiman elit. Sementara kawasan pemukiman warga kelas menengah masih banyak membutuhkan proyek infrastruktur.

“Jangan sampai mendahulukan kepentingan investor dari pada kepentingan rakyat, khususnya yang tinggal di lorong-lorong,” sorotnya.