DPRD Makassar Siap Kawal Bantuan Kuota Internet untuk Siswa Tak Mampu

Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir

Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 triliun subsidi kuota untuk siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), selama empat bulan terhitung September-Desember 2020.

Subsidi pulsa siswa, guru, Mahasiwa dan dosen untuk periode September-Desember 2020 total Rp 7,2 triliun. Kemudian, tambahan penerimaan tunjangan profesi guru dan tenaga kependidikan tunjangan profesi dosen serta tunjangan guru besar total Rp 1,7 triliun.

Adapun rinciannya, siswa akan mendapat 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan.

Ketua Komisi D Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kuota internet bagi siswa dan mahasiswa yang terdampak sangat diperlukan.

Untuk pengawasan pendistribusian bantuan, Wahab menyatakan data base siswa sudah tercover semua di data dapodik termasuk klasifikasi siswa yang berkecukupan dan siswa yang tidak beruntung dari sisi ekonomi.

“Siswa yang tidak beruntung dalam sisi ekonomi itulah yang disubsidi termasuk bantuan berupa perangkat tablet. Makanya kita wanti- wanti kepada dinas pendidikan dan seluruh stakeholder untuk jangan salah sasaran karena kalau salah sasaran akan melunturkan niat baik kita,” lanjutnya mengingatkan,” jelas Wahab di Gedung DPRD Kota Makassar, Jumat 28 Agustus 2020.

Legislator tiga periode itu juga menegaskan, bagi siapapun yang merasa berhak menerima namun tidak mendapat keadilan, maka Komisi D DPRD Makassar akan memperjuangkan keadilan itu.

“Pengecekannya mudah sekali kalau ada yang merasa dia berhak mendapatkan lalu tidak dapat laporkan saja ke komisi D. Karena kita selalu melakukan komunikasi dengan dinas pendidikan day to day (setiap hari) tiap detik dan jam. Hanya memang untuk tablet hanya 4500 tidak cukup,” tegas Wahab.

Bantuan pulsa dan kuota merupakan aspirasi dari masyarakat terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Hampir semua keluhan terkait pendidikan di masa pandemi berkutat pada pulsa.

Olehnya itu, politisi Golkar itu meminta, peran aktif tua dalam melakukan pengawasan agar distribusi dan pemaikan kuota ini tepat guna sesuai sebagaimana mestinya.

“Harapan kita orang tua juga harus berperan aktif melakukan pengawasan jangan sampai ada kuota, jangan sampai jam istirahat sekolah mereka pakai main game dan sebagainya di luar dari belajar,”jelas Wahab.