Rangga Sosialisasi Urusan Pemerintahan Daerah di Takalar

TAKALAR, DJOURNALIST.com – Legislator Dewan Sulawesi Selatan Fahruddin Rangga melakukan sosialisasi Perda nomor 8 tahun 2016 tentang urusan pemerintahan daerah. Kegiatan itu dilakukan di Polobangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

“Kegiatan penyebarluasan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya isi perda ini diketahui masyarakat di wilayah Polobangkeng Utara,”kata Rangga, Sabtu 29 Agustus 2020.

Politisi dari fraksi Golkar itu menambahkan, dalam sosialisasi ini ada beberapa yang perlu diketahui. Seperti melayani kebutuhan rakyat dan dalam rangka mempercepat pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun jumlah peserta yang hadir sesuai dengan daftar hadir sesi pertama sebanyak 89 orang sedangkan sesi kedua berjumlah 82 orang peserta.

Penyebarluasan produk hukum daerah hari ini Sabtu 29 Agustus 2020 dilaksanakan Fahruddin Rangga Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi Partai Golkar di Kelurahan Panrannuangku Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar, kegiatan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah kali ini yakni Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan penyebarluasan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya isi perda ini diketahui masyarakat di wilayah polombangkeng utara.

Lebih jauh Rangga begitu sapaan akrabnya mengatakan, pengaturan urusan kewenangan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung induk regulasi yang mengatur urusan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, perda ini adalah merupakan turunan yang dijadikan rujukan lebih detail oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya.Di samping itu penataan urusan pemerintahan daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel.

DR. H. Burhanuddin B, MSi yang merupakan mantan orang nomor satu di Takalar selaku nara sumber utama yang punya pengalaman dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menyampaikan penting nya perda nomor 8 tahun 2016 karena menyangkut penekanan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dimana didalamnya ada urusan wajib yang merupakan prioritas yakni sektor kesehatan dan pendidikan yang menjadi sebuah kewajiban untuk menyediakan anggaran sebesar 20% urusan wajib pendidikan dan 10% urusan wajib kesehatan dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara nara sumber kedua yang merupakan para medis atau petugas kesehatan (Hasnah, S.ST) lebih rinci dan teknis menjelaskan terkait cara penanganan dan pencegahan penyebarluasan virus covid 19, dan berharap senantiasa masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan sebagaimana yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan Penyebarluasan Perda hari ini yang tetap mengikuti protap standar protokol kesehatan yakni mensyaratkan peserta wajib menggunakan masker, mengukur suhu badan sebelum masuk di tempat penyelenggaraan ini, penyemprotan hand sanitizer dan pengaturan jarak tempat duduk minimal satu meter serta pembatasan jumlah peserta dalam setiap sesi.

Dan lebih lanjut memberikan informasi bagaimana melakukan perlindungan dan pencegahan dari penularan virus corona covid 19 secara mandiri dan sederhana, kuncinya. (***)