DPRD Sulsel sahkan APBD Perubahan 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mengesahkan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mengesahkan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan mengesahkan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah.

Pengesahan raperda menjadi perda itu dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Selatan dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap raperda tentang perubahan APBD 2020, Rabu 30 September 2020.Jumat.

Wakil ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah usai memimpin rapat tadi mengatakan, dalam pembahasan tadi banyak dinamika yang berkembang, terutama karena ada Pos pinjaman.

“Pijaman itu sudah clear, PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dalam hal ini Departemen keuangan sudah setuju. Tinggal secara administratif proposalnya masih di verifikasi supaya bisa ditentukan jumlah apakah dia Rp 1 triliun ataukah Rp 1,4 triliun,” kata Ni’matullah, di Kantor DPRD Sulsel.

Menurutnya, untuk anggaran perubahan yang disepakati antara Banggar DPRD Sulsel dan TAPD Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Sulsel di APBD perubahan tuhun 2020 ini, sebesar Rp 10,8 triliun.

“Jadi, (disepakati) 10,8 triliun, tidak ada peningkatan. Seandainya tidak ada pinjaman mungkin kita defisit. Defisitnya itu sekitar, hampir Rp sekitar 670 miliar sekian, defisit karena Covid,” tutur Ni’matullah.

Ketua Demokrat Sulsel ini mengungkapkan bahwa, ada beberapa penyebat defisit. Pertama, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama Itu turun sekitar 30 sampai 40 persen.

“Kemudian dana bagi hasil berkurang 50 persen, itu transfer dari pusat. Kan kita juga setiap tahun dapat sekitar 500 miliar itu biaya cukai rokok itu juga berkurang,”ucapnya.

Selanjutnya kata dia, pajak Bahan Bakar Minyak (BBM), maksudnya pihak Pemerintah dapat dari pertamina. Sementara pajak bahan bakar itu juga menurun jauh, karena penjualan turun, apa dan sebagainya.

“Itu yang menyebabkan defisit. Defisit kita seandainya tidak ada pinjaman itu sekitar hampir Rp 1,9 triliun,”jelasnya.Untung saja kata dia, pemerintah pusat memberi opsi,”dia menambahkan.

Ia mengungkapkan, Dewan Sulsel relatif menyambut baik pinjaman itu. Karena pinjaman itu berupa pinjaman lunak, bunganya nol persen.

“Dan dikasih jangaka waktu hingga 8 tahun.

Artinya kita ringan karena mencicil pokok. Itupun kita mencicil pokok dipotong dari DAU (Dana Alokasi Umum). Selama ini kan kita hampir setiap tahun DAU naik antara Rp 300 sampai 400 miliar.

Jadi, nanti kemungkinan tidak ada kenaikan, kenaikannya itu dipakai bayar,”katanya.