Dewan Sulsel Akan Tinjau Pembangunan Bendung Lalengrie

Komisi D DPRD Sulsel bersama Warga Bone dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembangunan proyek Bendung dan jaringan irigasi Lalengrie yang dipindahkan ke Duaboccoe.

Komisi D DPRD Sulsel bersama Warga Bone dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembangunan proyek Bendung dan jaringan irigasi Lalengrie yang dipindahkan ke Duaboccoe.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Komisi D DPRD Sulsel bersama Warga Bone dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembangunan proyek Bendung dan jaringan irigasi Lalengrie yang dipindahkan ke Duaboccoe.

Warga Lalengrie, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone protes pemindahan proyek tersebut ke Duaboccoe yang berjarak sekitar 250 meter dari Lalengrie karena tidak sesuai dengan titik awal perencanaan anggaran yang telah dibahas bersama DPRD Sulsel.

Selain tidak sesuai dengan perencanaan awal, pemindahan proyek ini ke Duaboccoe dianggap tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat lantaran jauh dari wilayah persawahan mereka.

Ketua komisi D DPRD Sulsel, Jhon Rende Mangontan mengatakan pembangunan Bendung ini murni perjuangan masyarakat Lalengrie yang disampaikan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat berkunjung kesana.

“Itulah yang jadi komitmen daripada pak gubernur dan wakil gubernur untuk menjawab daripada janji politik pada saat itu (Pilgub) sehingga muncullah suatu program ini,” kata Jhon Rende usai rapat dengar pendapat di DPRD Sulsel, Rabu 14 Oktober 2020.

Namun, kata dia, kesalahan yang dilakukan oleh dinas PUTR adalah memindahkan secara sepihak proyek tersebut tanpa meminta persetujuan masyarakat setempat dengan alasan dipindahkan atas dasar kajian teknis secara ilmiah.

Setelah mendengarkan keluhan masyarakat dan penjelasan pihak PUTR, pekan depan anggota DPRD Sulsel berencana akan melakukan kunjungan ke lokasi proyek pembangunan bendung dan jaringan irigasi tersebut untuk mengetahui secara pasti letak lokasi yang dipindahkan.

“Kami dari DPR akan kunjungan langsung ke lapangan untuk melihat sampai sejauh mana terjadinya pergeseran, terus kita mengambil mencarikan satu solusi yang terbaik sehingga masyarakat bisa terpenuhi harapannya dan program daripada pemerintah tetap bisa berjalan sesuai dengan harapan kita,” pungkasnya.

Sementara anggota komisi D DPRD Sulsel, Andi Irwandi Natsir mengatakan pemindahan titik proyek ini merupakan kesalahan dinas PUTR karena sudah menjadi persetujuan bersama dengan DPRD Sulsel.

Kesalahan ini, kata dia lantatan kesibukan pimpinan OPD yakni Prof Rudy Djamaluddin saat ini juga menjabat sebagai Pj Walikota Makassar sehingga program-program priotitas gubernur dan wakil gubernur tidak terkontrol dengan baik termasuk proyek bendung Lalengrie yang dipindahkan ke Duaboccoe.

“Oleh karena itu kita mengharapkan hadir orang pimpinan yang betul-betul punya konsentrasi konsen perhatian full ke itu ya kita mengharapkan ada pimpinan yang tidak terbagi pikirannya pada lain sisi,” pungkasnya.

“kita menyadari sebenarnya kenapa beberapa persoalan ini menjadi terkendala karena posisi kepala pimpinan SKPD-nya terbagi urusannya mana persoalan Walikota,” jelasnya.

Proyek pembangunan bendung dan jaringan irigasi Lalengrie ini akan dibangun dengan anggaran sebesar Rp 21,5 Miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.