Haidar Madjid Gelar Konsultasi Publik Ranperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Haidar Madjid menggelar konsultasi publik tentang ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kegiatan itu digelar di Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan, Ahad 29 November 2020.

Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Haidar Madjid menggelar konsultasi publik tentang ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kegiatan itu digelar di Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan, Ahad 29 November 2020.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Haidar Madjid menggelar konsultasi publik tentang ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kegiatan itu digelar di Hotel Max One, Jalan Taman Makam Pahlawan, Ahad 29 November 2020.

Haidar dalam sambutannya mengatakan, ranperda ini merupakan inisiasi dari DPRD Sulawesi Selatan. Menurutnya, ranperda ini penting untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang kurang mampu.

“Kenapa ranperda ini dibuat dalam bentuk konsultasi publik?. Pertama kita ini pastikan betul-betul untuk kebutuhan masyarakat. Terutama warga kita yang kurang mampu. Sehingga perlu dirumuskan agar tidak salah sasaran,”kata Haidar.

Sedangkan Kasubag Perumusan Produk Hukum Pemprov Sulawesi Selatan, Andi Alfatah menambahkan, di Sulawesi Selatan ranperda ini sudah ada di lima daerah. Yaitu Kota Makassar, Kabupaten Takalar, Wajo, Soppeng, dan Sinjai.

“Hanya saja penyelengarannya belum dilakukan. Kenapa? Karena masih lemah dalam regulasi. Sehingga saya mengapresiasi dengan adanya inisiasi dari Dewan Sulsel,”katanya.

Sementara,Anggota Kehormatan DPP Ikatan Advocat Indonesia, Jamaluddin Rustam yang hadir sebagai narasumber mengapresiasi lahirnya ranperda ini. Tetapi perlu ada sinergitas dari Pemerintah Provinsi termasuk penganggarannya.

“Dan perlu juga ada standarnisasi warga miskin yang dimaksud,”ucap Tenaga Ahli DPR RI ini.

Adapun Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sulawesi Selatan, Ismail berharap ranperda ini segera terealisasi. Karena penting bagi mereka mendapat hak-hak nya sebagai warga negara Indonesia.

“Coba bayangkan saja, dana bantuan sosial yang biasa tidak tepat sasaran. Mereka perlu mendapat perlindungan hukum mengenai hal ini,”jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya, para tim perumus dari Dinas Sosial, Badan Advocasi Investigasi dan Hak Asasi Manusia RI,Ikatan Insan Pemuda Demokrat, Pemuda-Pemudi Partai Demokrat Sulsel, Aliansi Masyarakat Indonesia, Persatuan Advocat Indonesia Sulawesi Selatan, dan Himpunan Wanita Disabilitas.