Dewan Makassar Minta Pemkot Lakukan SOP Untuk Sekolah Tatap Muka

Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir

Ketua Komisi D DPRD Makassar Wahab Tahir.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, menyarankan kepada Pemerintah kota (Pemkot) Makassar untuk melakukan peninjauan lebih jauh sebelum menerapkan sekolah tatap muka.

Sebab, di tengah masa pandemi seperti ini sangat tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan sekolah tatap muka. Sehingga, menurut Wahab, pembukaan sekolah bisa memicu munculnya klaster baru penularan Covid-19.

“Soal sekolah offline perlu dikaji ulang. Kita mengerti kondisi sekarang, anak-anak kita rindu dengan sekolah tatap muka, tapi demi keselamatan kita, lebih baik mengantisipasi,” ujar Wahab, Senin 4 Januari 2021.

“Sebaiknya sekolah tatap muka dikaji kembali, dibicarakan dengan baik. Kalau kemudian kita sudah keluar dari tekanan pandemi, itu boleh saja,”dia menambahkan.

Menurut, legislator tiga periode di DPRD kota Makassar itu meminta kesiapan Pemkot harus jauh lebih matang. Standar pelaksanaan dan antisipasi penularan perlu diterapkan dengan baik.

Selain itu, para guru yang mengajar juga harus dipastikan aman dari penularan Covid-19, yang dibujtikan dengan surat keterangan hasil swab PCR dari tenaga medis atau rumah sakit.

“Pertanyaannya, apakah Disdik siap membuka semua sekolah? SD kita di sini itu beda dengan di luar negeri. Menurut saya, waktu 14 hari ini kita melakukan kajian bersama antara IDI, Satgas Covid, dan jajaran pemerintah kota,” jelasnya.

“Yang terpenting sekarang edukasi masyarakat, kita tidak mau terus berada di lingkungan penyakit itu, tapi saya mengerti ada beberapa sekolah swasta yang mau sekali. Tapi lihat dulu, pengajarnya sudah steril atau belum,” lanjutnya.

Dengan begitu, Wahab menegaskan, Komisi D saat ini posisinya hanya memberi saran, bukan memberi rekomendasi, termasuk dalam hal pembatasan jumlah peserta didik dalam satu ruangan.

“Kalau rumbelnya misalkan 23 orang dalam satu kelas, paling tidak setengahnya. Lantas bagaimana metode pembelajarannya. Yang terpenting kalau Pemkot mau melakukan tindakan lebih jauh maka harus punya kesiapan,” bebernya.

Wahab juga meminta agar pemerintah kota tidak memberikan keleluasaan kepada masing-masing sekolah untuk mengambil kebijakan kegiatan tatap muka. Sebab, jika ada klaster baru maka muaranya akan berujung di pemerintah juga.

“Pemkot tidak bisa memberikan kebebasan untuk sekolah. Jangan. Karena kalau timbul klaster baru, itu dampaknya ke pemerintah,”jelasnya. (***)