Ranperda Tata Ruang Sulsel Masih Butuh Sinkronisasi

Pansus Ranperda Tata Ruang Wilayah DPRD Sulsel saat menggelar rapat di DPRD, Senin, 25 Januari 2021.

Pansus Ranperda Tata Ruang Wilayah DPRD Sulsel saat menggelar rapat di DPRD, Senin, 25 Januari 2021.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Pansus Ranperda Tata Ruang Wilayah Sulawesi Selatan 2020-2040 masih terus digodok. Sebab naskah akademik ranperda ini butuh sinkronisasi .

Itu terungkap dalam rapat yang digelar pansus ranperda tata ruang wilayah bersama sejumlah SKPD terkait hal ini, Senin, 25 Januari 2021.

“Masih perlu sinkronisasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),”kata Ketua Pansus Tata Ruang Wilayah Sulsel,Rahman Pina kepada awak media.

Menurut, Ketua Komisi D Bidang Pembangunan itu, setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tentu mempengaruhi naskah dalam ranperda ini.

“Tidak boleh bertentangan dari UU cipta kerja,”tutur politisi dari fraksi Golkar Sulsel ini.

Senada, Anggota Pansus Ranperda Tata Ruang Wilayah DPRD Sulawesi Selatan,Husmaruddin menambahkan, UU Cipta Kerja rujukannya Kementerian ATR.

“Harus disinkronkan dengan Tata Ruang Provinsi dengan perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K),”ucapnya.

Legislator dari Fraksi PAN ini mengungkapkan, dari ranperda itu masih ada beberapa wilayah yang belum masuk.Sebut saja di Kabupaten Luwu. Misalnya menyangkut agro wisata serta pengembangan sejarah dan budaya.