Dewan Makassar Gelar RPD Soal Dugaan Penyerobotan Fasum

Komisi A DPRD Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyerobotan fasilitas umum (Fasum) milik Pemerintah Kota (Pemkot) di Tello Jalan Urip Simoharjo.

Komisi A DPRD Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyerobotan fasilitas umum (Fasum) milik Pemerintah Kota (Pemkot) di Tello Jalan Urip Simoharjo.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Komisi A DPRD Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyerobotan fasilitas umum (Fasum) milik Pemerintah Kota (Pemkot) di Tello Jalan Urip Simoharjo.

Dari hasil rapat tersebut Komisi A Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar merekomendasikan agar pihak Ishak Kalia selaku pengklaim lahan mengajukan gugatan ke Pemkot.

“Kenapa tidak dilakukan gugatan ke pengadilan, malah ini ada kisruh saling gugat di atas tanah pemerintah kota, kalau memang merasa miliknya yah digugat,” ucap Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makasaar Rahmat Taqwa Quraisy, Jumat, 19 Februari 2021.

Diapun meminta pemkot untuk menghentikan aktifitas pembangunan di sana hingga hasil putusan pengadilan sudah ke luar.

Anggota Komisi A Ari Ashari Ilham mengaku cukup kecewa dengan upaya Dinas Terkait yang dianggap tidak begitu serius dalam mengejar aset pemkot.

“Kita kecewakan ki. Kalau memang kondisinya ini masih dalam aset pemkot harusnya disegel dong pak.Jangan kita biarkan ini pekerjaan tetap berlanjut. Masa sudah, jadi baru kita lakukan semacam pengembalian aset. Itukan merugikan juga,” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Aset BPKAD Muhammad Rahmat Azis membenarkan kepemilikan aset tersebut. Kata dia aset tercatat sejak 1992. Hingga kemudian berperkara pada 2014. Pihaknya juga sudah berulang kali menyelami kasus tersebut hanya saja, tindakan teknis di lapangan sangat minim.

“Ketika ada RDP beberapa tahun lalu, tugas-tugas SKPD terkait misalnya tata ruang berdasarkan rekomendasi dewan itu ada penghentian. Perizinan diperintahkan untuk cabut izin, kalau ada perpanjangan maka jangan dikasi. Kita di aset hanya sajikan data, tidak ada tugas teknis di lapangan. Tanggung jawab pengelolaannya itu ada di Kecamatan juga,” katanya.