Dewan Sulsel Dukung Langkah Kapolri Soal Polsek Tak Bisa Lagi Menyidik Kasus, Hanya Pelihara Kamtibnas

Rudy Pieter Goni.

Rudy Pieter Goni.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – DPRD Sulawesi Selatan mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membuat terobosan baru. Di mana Kepolisian Sektor (Polsek) tertentu tidak bisa lagi menyidik.Kepolisian Sektor hanya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita terus mensuport Polri dan seluruh aparat untuk terus menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan sejalan harapan masyarakat, melindungi, dan melayani,”ujar Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulawesi Selatan Rudy Pieter Goni (RPG), Ahad 4 April 2021.

Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan sertijab Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno,SH sebagai Pangdam IV Hasanuddin.

Pimpinan dan Anggota DPRD Sulsel mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan sertijab Mayjen TNI Mochamad Syafei Kasno,SH sebagai Pangdam IV Hasanuddin.

Menurutnya, apa yang dilakukan Kapolri tentu tujuannya menjadikan polisi semakin menjadi sahabat rakyat.

“Polsek dekat sekali jaraknya dengan masyarakat. Jadi protect and serve benar-benar terjaga dan terjalin,”tutur politisi dari fraksi PDIP Sulsel ini.

Ia berharap, Polda terus melakukan pelatihan dan L peningkatan kinerja karena terjadi pemusatan tugas penyidikan yang sebelumnya di lakukan Polsek.

Informasi itu tertuang dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/613/III.2021 tentang Penunjukan Kepolisian Sektor Hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah Tertentu.

Berikut jabaran jumlah kepolisian sektor yang tak lagi menyidik perkara:

1. Aceh: 80 Polsek
2. Sumatera Utara: 19
3. Sumatera Barat: 22
4. Riau: 20
5. Jambi: 15
6. Sumatera Selatan: 22
7. Bengkulu: 15
8. Lampung: 16
9. Kepulauan Bangka Belitung: 21
10. Kepulauan Riau: 9
11. Jawa Barat: 81
12. Jawa Tengah: 129
13. DI Yogyakarta: 4
14. Jawa Timur: 209
15. Banten: 8
16. Bali: 1
17. Nusa Tenggara Barat: 8
18. Nusa Tenggara Timur: 25
19. Kalimantan Barat: 27
20. Kalimantan Selatan: 59
21. Kalimantan Tengah: 16
22. Kalimantan Timur: 5
23. Kalimantan Utara: 10
24. Sulawesi Utara: 26
25. Sulawesi Tengah: 20
26. Sulawesi Selatan: 14
27. Sulawesi Tenggara: 15
28. Gorontalo: 14
29. Sulawesi Barat: 33
30. Maluku: 17
31. Maluku Utara: 10
32. Papua: 80