Soal 4 Proyek,Dewan Sulsel Imbau Pemprov Jangan Ada Tender di Bulan Akhir Tahun Anggaran

Anggota Komisi A DPRD Sulsel,Rudy Pieter Goni.

Anggota Komisi A DPRD Sulsel,Rudy Pieter Goni.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Anggota DPRD Sulsel, Rudy Pieter Goni meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk menyelesaikan 4 proyek.

Adapun empat proyek yang dimaksud adalah, pertama Jalan Burung-burung – Benteng Gajah – Carangki – Bantimurung sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp11,4 miliar.

Kedua pengerjaan Jalan Solo – Paneki di Sengkang dengan anggaran Rp22,9 miliar. Ketiga Proyek jalan di Kawasan CPI dengan anggaran Rp26,8 miliar. Keempat Pedestrian di Kawasan CPI senilai Rp1,4 miliar. Nilai total keseluruhan proyek tersebut sekitar Rp62,5 miliar.

Sementara Pemprov Sulsel mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan dan memilih tidak melanjutkan proyek tersebut karena terbentur regulasi.

Hal itu dikarenakan, pihak Pemprov Sulsel menilai bahwa empat proyek tersebut tidak masuk dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 dan tidak memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga dianggap fiktif atau proyek siluman.

Namun Rudy Pieter Goni menyebut bahwa status 4 proyek tersebut dengan pembayaran utang Rp304 miliar, sama-sama tidak masuk dalam pos APBD dan DPA.

“Kenapa dikatakan proyek siluman, sementara statusnya itu dengan utang, keduanya ini sama sama tidak dibahas dalam APBD. Kenapa utang harus diselesaikan, kenapa yang empat itu tidak diselesaikan,” ungkap Rudy ditemui usai mengikuti rapat kerja di Komisi A DPRD Sulsel, Rabu 19 Mei 2021.

Dia juga menyayangkan, ketika menanyakan tentang proyek tersebut, pihak Pemprov Sulsel berdalih empat pekerjaan itu disetujui dan ditender oleh mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel, Edy Rahmat.

Di mana Edy Rahmat telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah operasi tangkap tangan (OTT) dalam dugaan suap dan gratifikasi terkait pembangunan infrastruktur di lingkup Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

“Tidak mungkin itu satu orang. Pasti inikan ada mekanisme yang berlaku di Pemprov. Jadi jangan seperti kelihatan cuci tangan. Kalau ada masalah, selesaikan semua masalah dengan standar yang sama. Dua item ini tidak ada di APBD dan DPA, ” ucapnya.

“Saya ingatan karena kasus 4 proyek ini jangan ada tender di bulan-bulan akhir tahun anggaran,”dia menambahkan.

Tak hanya itu, ketua Banggar DPRD Sulsel ini juga mempertanyakan terkait dasar Pemprov Sulsel ingin membayar utang yang tidak ada dalam APBD maupun DPA.

“Yang saya maksud, jangan tergesa gesa menyatakan sesuatu dengan kondisi seperti ini. Apa dasarnya bayar hutang tidak ada di APBD. Kalau kita mau bicara pola pikirnya pihak Pemprov bahwa empat proyek ini fiktif karena tidak ada di APBD dan tidak ada di DPA, yah sama juga dengan utang. Jangan ada indikasi politik lah. Selesaikan semua ini persoalan, carikan solusi,” ujar Sekretaris DPD PDIP Sulsel.

“Saya ikuti pembicaraan mereka, kalau empat proyek ini tidak ada dalam DPA itu dianggap siluman, nah hutang juga tidak ada dalam DPA. Kenapa utang coba diselesaikan, terus yang empat proyek ini ditunggu ada yang keberatan, sedangkan utang ini tidak ditunggu siapa yang keberatan. Itu yang saya maksud, kalau utang ada pembicaraan, kalau proyek ini tidak pernah ada pembicaraan secara kelembagaan,” jelasnya.