DPRD Sulsel Imbau Pemerintah Provinsi Bayar Insentif Nakes

Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rusdin Tabi.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rusdin Tabi.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  DPRD Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera membayar insentif tenaga kesehatan yang belum terbayar. “Pemprov sebaiknya segera membayar insentif nakes yang belum terbayar,”kata Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Rusdin Tabi ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, Kamis, 22 Juli 2021.

Menurutnya, mereka inilah yang berjuang dibaris terdepan didalam menangani pandemi Covid-19 dengan segala resikonya.

Pimpinan dan anggota DPRD Sulsel mengucapkan selamat Hari Bhakti ADHYAKSA ke-61 berkarya untuk bangsa.

Pimpinan dan anggota DPRD Sulsel mengucapkan selamat Hari Bhakti ADHYAKSA ke-61 berkarya untuk bangsa.

Sementara itu Pelaksana tugas Kepala Insepktorat Sulsel Sulkaf S Latif, jika hasil review yang dilakukan oleh Inspektorat telah selesai dan telah di tandatangani.

“Sudah selesai, dan hari ini sudah dibayarkan. Tadi saya sudah selesai tanda tangan,” kata Sulkaf ditemui di Kantor Gubernur Sulsel,Rabu 21 Juli kemarin.

Total anggaran yang dibayarkan sebesar Rp 8 miliar, untuk insentif nakes di tahun 2020, selama 8 bulan “Sisa di entry oleh BKAD, uangnya langsung masuk ke rekening masing-masing” jelasnya

Sulkaf menyebut pembayaran tahun 2020 dibayarkan, sedangan di 2021 belum ada pengajuan. “Dalam rapat Dinkes belum menyebut yang 2021.” sebutnya

Sulkaf menjelaskan proses pembayaran insentif nakes ini, “Jadi itu uangnya, begini dulu insentif dokter itu dari pusat uangnya. Khusus untuk 2021 itulah yang kemarin kalau teman-teman ikuti refocusing 8 persen, uangnya kan di ambil itu, perintahnya ini nanti bulan berapa. Baru selesai di refocusing. Makanya uang nya juga sudah sedia karena refocusing ya sudah selesai bulan 4,” jelasnya

Ia menambahkan untuk membayar insentif nakes ini, harus sesuai dengan permenkesnya. “Harus lengkap semua. Kalau punya pertanggungjawaban selesai itu dibayar. Uangnya ini ada, tidak ada yang berniat untuk menghalangi. Tapi semua pengeluaran buat pemerintah itu ada aturannya. Harus ada pertanggungjawabannya. Kalau dokumennya lengkap pasti di bayar, ” paparnya

Ia mencontohkan, seperti di Labuang Baji ada dokumen yang belum lengkap, setelah dilengkapi Senin (19 Juli lalu senin sore, rabu pagi sudah selesai.

“Ini tinggal 2021, ini sudah dirapatkan kemrin. Inikan kegiatannya di rumah-rumah sakit provinsi, nanti mereka yang entry berhubungan dengan Kemenkes. Setelah itu minta uangnya ke BKAD. yang 2020 dibayar,”

Untuk yang 2021 ini, Sulkaf mengatakan tergantung kerjasamanya semua, kalau nanti pihaknya diminta untuk review siap dilakukan, ” paling lambat tiga hari selesai di kami kalau semua persyaratan dokumen lengkap. Kalau tidak lengkap harus kami tunggu lagi lengkapnya tergantung,” jelasnya

Sementara itu, Direktur RSKD Dadi, dr Arman Bausat menjelaskan sedang menunggu pembayaran, untuk insentif nakes ini. “Kami di janji hari ini, sedang menunggu,” jelasnya

Sementara itu data untuk insentif nakes di RSKD Dadi dengan jumlah Rp 7 miliar, diperuntukkan untuk 266, untuk pencairan November – Januari.

Masing-masing pembagiannya di Rp 1,3 Miliar, Desember Rp 2 Miliar, Januari Rp 1,9 Miliar dan Februari Rp 1,7 miliar.