Soal Banjir Bandang di Kabupaten Luwu, DPRD Sulsel Akan Panggil Tiga Instansi

Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel Rahman Pina.

Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulsel Rahman Pina.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Komisi D Bidang Pembangunan DPRD Sulawesi Selatan, telah melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa Kabupaten kota di Sulawesi Selatan.
Kunjungan itu dalam rangka melihat langsung progres pembangunan di daerah yang pembiayaan pengerjaannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel, salah satunya di Kabupaten Luwu.

Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Rahman Pina mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Luwu untuk melihat progres pengerjaan jalan. “Jadi jalan itu di Basse Santempe (Bastem), itu memang jalan baru dibangun. Tetapi medannya berat sekali, bayangkan Gunung harus dilewati karena tidak ada pilihan lain,” kata Rahman Pina, Senin, 25 Oktober 2021.

Selain itu, pihaknya juga meninjau langsung kondisi pasca banjir bandang yang menerjang beberapa titik di Wilayah Walenrang-Lamasi (Walmas), di Kabupaten Luwu, beberapa waktu lalu.

Dikabarkan, banjir bandang yang terjadi di Wilayah Walmas tersebut, akibat dari adanya aktifitas tambang di daerah tersebut.

Meski demikian kata Rahman, sejauh ini belum ada kesimpulan apakah betul banjir yang melanda Kabupaten Luwu, khusunya di Walmas itu dari aktifitas pertambangan atau bukan.

“Jadi, saya kira dalam waktu dekat ini ada atau tidak ada hasil investigasi, kita pasti akan memanggil pihak yang terkait, bagaimana model penambangan ini,”tutur Legislator Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini.

Ketua AMPG Sulsel ini memastikan bahwa, aktifitas tambang tima itu ada peledakan, karen batu-batu itukan harus dipecah. Olehnya itu, bagaimana soal keamanan lingkungannya.

“Terus bagaimana pengelolaan limbahnya, inikan harus kita dapat informasi, kemudian Amdalnya seperti apa, inikan perlu telusuri semua,” jelasnya.

“Cuma memang pada saat kita turun, sejak satu bulan lalu sudah tidak ada aktifitas penambangan. Kenapa? karen produksi banyak, namun pembeli tidak ada,” tambahnya.

Untuk itu lanjutnya, dalam waktu dekat pihak Komisi akan mengundang Dinas lingkungan hidup, dinas pertambangan Sumber daya mineral, dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk membahas soal ini