Ditemukan 1.000 PNS yang Terima Bansos di Sulsel

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akan melakukan evaluasi soal Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima Bantuan Sosial (Bansos) baik Program keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kepala Dinsos Sulsel, Irawan Bintang mengatakan, pihaknya memperkirakan sekitar 1.000 ASN yang menerima PKH maupun BPNT.

Maka untuk memastikan angka tersebut, kata Irawan Bintang, akan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel terkait data tersebut.

“Jadi nanti kami dengan BKD bekerjasama untuk mengecek, karena sekarang ini sistem di BKD, misalnya pegawai A mempunyai NIKnya ini, mempunyai keluarga ini, kita bisa dapat, dia di instansi atau dinas mana, ” kata Irawan Bintang dalam Rapat Kerja dengan Komisi E DPRD Sulsel, Selasa 23 November 2021.

Selain itu, Irawan Bintang juga menegaskan bahwa ASN yang menerima bantuan sosial dari pemerintah akan dikenakan sanksi berupa pengembalian.

“Sanksinya paling berat pengembalian, kita tinggal tunggu saja sanksinya, apakah sanksi pengembalian, jadi kami akan berkoordinasi dengan BKD, ” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi E DPRD Sulsel bidang Kesra, Jhon Rende Mangontan meminta Dinas Sosial agar melakukan evaluasi terkait penerima PKH maupun BNPT di Sulawesi Selatan.

“Kami meminta Dinas Sosial untuk melakukan kroscek kembali penerima bansos ini, termasuk ASN, karena masih banyak yang lebih membutuhkan, ” tegas legislator dari fraksi Golkar itu.

Sebelumnya, Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengumumkan sebanyak 31.624 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia mendapatkan PKH maupun BNPT dari pemerintah, padahal PNS tidak dibolehkan menerima bantuan.

Tri Rismaharini menduga PNS menerima bansos lantaran adanya perubahan sosial yang dulunya tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap. Kemudian mereka diterima menjadi ASN, sehingga bantuan tersebut tetap berlanjut.