Kereta Api Sulsel: Pemprov Target Jalur Stasiun Palanro-Mandai Beroperasi Tahun Ini

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulsel bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel serta jajaran instansi terkait lingkup Maros, Pangkep dan Barru menggelar rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (13/1/2022).

Terdapat dua pokok pembahasan yakni persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) kereta api alias KA dan persiapan jalur operasi KA untuk rute Stasiun Palanro (Kabupaten Barru)-Stasiun Mandai (Kabupaten Maros).

Dalam rapat tersebut, hadir langsung Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Sekkab Maros, Sekkab Pangkep, Sekkab Barru, Direktur PPI Madiun, Kepala BKAD Sulsel, pihak BPSDM Sulsel serta pihak Dishub Sulsel, Maros, Pangkep dan Barru.

Amanna Gappa menyampaikan terkait progres proyek KA Trans Sulawesi terus digenjot. Bersama pihak-pihak terkait, pihaknya terus mengupayakan agar jalur KA sepanjang sekitar 15o kilometer bisa tersambung. Tahap awal, diusahakan agar rampung dan bisa beroperasi pada tahun ini, paling tidak untuk jalur yang telah tersambung. Pihaknya menargetkan operasional KA bisa dilakukan untuk Stasiun Palanro-Stasiun Mandai.

“Tadi pagi, instansi terkait dan jajaran Forkopimda Pangkep bersama-sama mengawal pihak panitera Pengadilan Negeri Pangkep melakukan pengosongan lahan untuk 23 bidang tanah di wilayah Sapanang. Ini progres yang sangat baik, menandai segera tersambungnya jalur KA di Pangkep secara utuh. Nah, selanjutnya bersama Pemprov, kita siapkan jalur operasi KA dari Stasiun Palanro-Stasiun Mandai,” kata dia, Kamis (13/1/2022).

Menurut dia, operasional KA Trans Sulawesi tidak cuma angkutan penumpang, tapi juga angkutan penumpang. Olehnya itu, kehadiran KA Trans Sulawesi diyakini mampu memberi manfaat yang besar, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Lebih jauh, Amanna Gappa menjabarkan kehadiran KA Trans Sulawesi juga akan membuka lapangan kerja bagi putra dan putri daerah. Untuk itu, penyerapan tenaga kerja lokal harus dibarengi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. Terlebih, pada dasarnya sudah ada nota kesepahaman antara Pemprov Sulsel dan Kemenhub perihal penyediaan SDM. (**)