PDAM: Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda)?

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Dua opsi yang menjadi bahan perdebatan di internal Panitia Khusus (Pansus) terkait perubahan status Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar.

Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda)?, Senin, 12 Maret 2018.

Wakil Keta Panitia Pansus tentang PDAM, Badaruddin Ophier atau yang akrab disapa Bro Ophier mengaku, akan bertaruh mempertahankan status hukum PDAM Kota Makassar, sebagai Badan Usaha Milik Daerah.

Bro Ophier mengatakan, jika status hukum PDAM diubah menjadi PT kemungkinan investor swasta bisa berinvestasi di PDAM, dan tentu akan mengedepankan profit.

“Jika ini terjadi saya kira bahaya. Karena kan fokusnya di profit, sehingga kerja-kerja sosial PDAM tidak lagi jalan. Bisa saja ada PHK karyawan dan retribusi air yang meningkat,” kata legislator Gerindra itu.

Ia juga mengatakan, kemungkinan PDAM tidak lagi menerima dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pasti kalau ada investasi swasta tidak bisa lagi menerima APBN. Kita ingat yang lalu, utang PDAM itu kan dibantu oleh APBN,” ucapnya.

Ia menjelaskan terkait fenomena kebocoran debit air yang diproduksi oleh PDAM. Sebanyak 40 persen dari 7 Juta kubik distribusi air hilang percuma.

“Ini harus dicari tahu. Kalau alasannya kebocoran, berarti itu di fisik saja. Tapi yang non fisik bagaimana? Makanya harus ada transparansi dari direksi,”cetusnya.

Maka dari itu Bro Ophier berupaya untuk mempertahankan status hukum PDAM dan meminta transparansi terkait kebocoran air tersebut.

“Saya akan ngotot membantu PDAM asalkan mempertahankan asas transparansi itu tadi. Jadi baik Badan Pengawas dan Direksi perlu untuk dievaluasi,” tegasnya. (**)