Fraksi Gerindra Ngotot Dewan Hadirkan Gubernur Terpilih Jabarkan Visi-Misinya dalam Rapat Paripurna Besok

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Rapat badan musyawarah (Bamus) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Senin 30 Juli 2018 berlangsung alot.

Pasalnya rapat dengan agenda konsultasi surat KPU Provinsi Sulsel nomor 136/pl.03.7 SS/73/Provinsi/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal penyampaian berita acara dan keputusan KPU Sulsel terkait penetapan paslon  gubernur terpilih terjadi perdebatan antar fraksi yang berjumlah 10  di DPRD.

Yang diikuti diantaranya Fraksi Demokrat (Nupri Basri Pattolongi, Syamsuddin Karlos (PAN), Fraksi Gerindra (Muhammad Annas), Fraksi Golkar Andi Tenri Sose, Fraksi Ummat Bersatu (Wahyuddin Sakke), dan Fraksi NasDem (Desy Susanti Sutomo)

Bermula saat Nupri Basri membuka rapat Bamus ini. Dimana rapat itu bertujuan menentukan jadwal rapat paripurna istimewa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2018-2023.

“Rapat ini dilakukan untuk mengagendakan rapat paripurna istimewa yang rencananya digelar Selasa besok sekitar pukul 13.00 WITA,”ujar Nupri.

Untuk menindaklanjuti surat KPU tertanggal 27 Juli atau setelah Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan) dilantik oleh KPU Sulsel.

“Sehingga DPRD Sulsel perlu melakukan pengumuman pengangkatan ini sebagaimana diatur dalam PP nomor 12. Tahun 2016,”tutur Nupri.

Mendengar agenda tersebut, Fraksi Golkar, PKS, Hanura, PAN, Demokrat, NasDem menyetujui digelar rapat paripurna tersebut. Sedangkan dua fraksi lainnya yaitu Gerindra dan Ummat bersatu beda pendapat. Sehingga pembahasan pun menjadi alot.

“Saya secara pribadi meminta Bamus menghadirkan pak Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat besok. Untuk mendengarkan langsung penjabaran visi dan misinya. Selama ini kami tidak tahu. Apalagi pembahasan KUA-PPAS untuk anggaran 2019 sudah hampir dibahas,”ujar Muhammad Annas dari Fraksi Gerindra.

“Ini jangan ditunda. Karena saya tahu persis watak dari pak Nurdin Abdullah. Karena saya satu daerah di Bantaeng,”katanya.

Sedangkan Wahyuddin dari Fraksi Ummat Bersatu meminta Ketua Bamus untuk menunda rapat yang digelar Selasa besok. Alasannya, tata tertib (Tatib) yang baru masih sementara berjalan.Semwntara tatib yang sekarang sudah berakhir.

“Sebaiknya ditunda dulu. Karena tatib yang baru sementara dibahas. Setiap kegiatan harus merujuk dalam aturan itu,”katanya.

Dengan adanya dua permintaan koleganya itu, Nupri mengatakan, hal ini tidak bisa ditunda. Karena batasnya hanya lima hari sejak surat dari KPU Sulsel keluar. Sedangkan untuk menghadirkan Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat besok juga tidak bisa. Hal itu bisa dilakukan setelah pelantikan yang jadwalnya pada tanggal 17 September 2018 di Jakarta.

“Selasa besok yang diundang sekitar 50 orang. Dihadiri oleh Kapolda, TNI, pimpinan pajak, Bank Sulselbar, KPU, dan Ombudsman. Sedangkan gubernur dan wakil gubernur terpilih tidak dihadirkan begitupun dengan bupati dan wali kota terpilih,”jelasnya.

Adapun Kabag Humas KPU Sulawesi Selatan Asrar Marlang mengatakan, kewenangan KPU hanya sampai penetapan saja. Setelah itu urusan DPRD terkait apa yang akan dilakukan.(**)