DPRD Sulsel Usulkan Hak Interpelasi TP2D

rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung Tower Lantai 2, DPRD Sulsel, Rabu 24 Oktober 2018.

rapat Badan Anggaran (Banggar) di Gedung Tower Lantai 2, DPRD Sulsel, Rabu 24 Oktober 2018.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  – Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggulirkan wacana hak interpelasi terhadap Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Pemprov Sulsel.

Wacana itu berhembus setelah TP2D dianggap melampaui sejumlah kewenangan gubernur, wakil gubernur dan Sekprov Sulsel. Informasi yang berkembang dana partai politik yang ada di Kesbangpol Pemprov Sulawesi Selatan tak dapat cair tanpa seizin TP2D. Bahkan teranyar.TP2D membuka acara resmi Pemprov Sulsel, yakni Celebes Youth Entrepreneur Show dan Sell, Dinas Perindustrian Sulsel yang digelar, Senin 29 Oktober 2018 lalu. Acara ini dibuka oleh Ketua TP2D, Prof Yusran Yusuf.

Merespon hal ini, Ketua Fraksi Golkar di DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid mengatakan, usulan hak interpelasi bisa saja dilakukan. Semua bergantung kesepakatan fraksi-fraksi di DPRD.

“Bisa saja bergantung kesepakatan fraksi-fraksi di DPRD Sulawesi Selatan,”ujar Kadir kepada awak media melalui pesan whatsApp, Rabu 31 Oktober 2018.

Sementara itu, anggota fraksi dari PKB, Irwan Hamid mengaku belum mengetahui jika ada wacana hak interpelasi di DPRD. Tetapi ia tidak menampik jika keberadaan TP2D, yang terlalu jauh mengambil peran OPD dan Dewan. Sementara TP2D dibentuk sebagai kelompok/tenaga ahli yang tugasnya memberi masukan atau pertimbangan terhadap kebijakan gubernur. Bukan mengatur atau mengintervensi kebijakan teknis yang ada pada OPD.

“Saya belum dapat info mengenai hak interpelasi. Karena masih reses di dapil. Tapi TP2D Bukan mengatur atau mengintervensi kebijakan teknis yang ada pada OPD.

Sebelumnya Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Mohammad Roem mengaku akan melakukan pertemuan dengan Wagub Andi Sudirman Sulaiman terkait hal ini. ”
Kami akan ketemu dengab pak wagub soal TP2D itu,”katanya .

Sedangkan itu anggota fraksi PDI-P di DPRD Sulawesi Selatan, Alimuddin menilai keberadaan TP2D yangcdibentuk oleh gubernur untuk mempercepat program strategis gubernur dan tentu gubernur punya kewenangan melakukan evaluasi.

“Jadi menurut kami semua kita serahkan ke gubernur sebagai pengendali pemerintahan di Sulawesi Selatan, dan kita berikan kesempatan kepada gubernur mengendalikan pemerintahan yang ditopang oleh seluruh perangkatnnya termasuk TP2D,”katanya.

Informasi yang berkembang, jumlah TP2D yang dimiliki oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman sebanyak 24 tim dan tiga tenaga ahli. Mereka kebanyakan berasal dari kalangan akademisi.

Sekadar diketahui, hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Jika para anggota dewan mengajukan hak interpelasi, langkah tersebut telah sesuai dengan koridor hukum. Yaitu sesuai yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU MD3.

Berdasarkan UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) Pasal 194, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi.

Usul tersebut akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir.