Disinggung Soal Tarif Parkir di Makassar, Nurdin Abdullah Sindir Pejabat yang Tidak Tahu Malu

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. (foto: hardiansyah)

Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. (foto: hardiansyah).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah angkat bicara terkait keputusan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto yang berlakukan tarif khusus bagi pengendara yang parkir di Jalan RA Kartini, Makassar. Menurutnya, keputusan Wali Kota Makassar yang tertuang dalam SK Wali Kota Nomor 1941/900.539/Tahun 2018 tertanggal 4 Oktober 2018, tidaklah memberatkan.

Meski demikian, mantan Bupati Bantaeng dua periode tersebut menyebutkan bahwa tarif parkir semestinya dibuat semurah mungkin.”Jadi kalau saya begini, tempat parkir itu harus dibuat lebih murah, daripada parkir di jalan. Makanya semua Rest Area itu bebas parkir, tidak boleh pungut apa-apa,” jelasnya, saat ditemui usai pelantikan Wali Kota – Wakil Wali Kota Pare-pare dan Bupati – Wakil Bupati Enrekang, Rabu, 31 Oktober 2018.

Sebagaimana diketahui, penetapan tarif jasa parkir progresif pengelolaan parkir pada area kaki limata’ kanre rong di Karebosi dan Jalan Kartini akan diberlakukan mulai 1 November 2018.

Untuk marka kotak di badan Jalan RA Kartini sendiri bervariasi. Satu jam pertama Rp 15.000, untuk jam bweikutnya sampai 5 jam ke depan Rp 30.000, di atas lima jam sampai 12 jam Rp 60.000, sementara di atas 12 jam sampai 24 jam dikenakan tarif Rp 100.000.

“Tidak boleh badan jalan itu menjadi lahan parkir, apa lagi memungut apa-apa. Gubernur dan Wali Kota ini kan satu, kita akan koordinasikan. Makassar ini macet karena parkir, orang bikin acara tidak ada tempat parkir,” sambung Nurdin Abdullah.

Olehnya, Nurdin Abdullah mengungkapkan akan membangun perparkiran yang layak, serta memperbaiki sistem transportasi. Guru Besar Fakultas Kehutanan Unhas tersebut pun menyindir Dinas Perhubungan Sulsel yang minim progres dan tidak melakukan penindakan.

“Harusnya malu, karena dia (dishub) tidak mampu melakukan. Dia tidak mau mundur juga, kalau saya, lebih baik bilang, “Pak gubernur, izin saya letakkan jabatan saya”,”jelas Nurdin Abdullah.