DPRD Makassar Belum Ambil Sikap Soal RPH Menjadi UPTD

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B bersama Direksi RPH dan Dinas Pertanian dan Peternakan (DP2), di ruang Komisi B, pada Senin 1 Juli 2019.

Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B bersama Direksi RPH dan Dinas Pertanian dan Peternakan (DP2), di ruang Komisi B, pada Senin 1 Juli 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Komisi B DPRD Makassar belum mengambil sikap terhadap
rencana pengalihan PD Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi UPTD.

Hal ini terungkap pada  Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B bersama Direksi RPH dan Dinas Pertanian dan Peternakan (DP2), di ruang Komisi B, pada Senin 1 Juli 2019.

Anggota Komisi B Hasanuddin Leo mengatakan, pihaknya masih akan mempelajari visibility study masing – masing pihak antara PD RPH dan DP2.

“Kita mau melihat gambarannya, bagaiamana jika menjadi UPTD apa yang bisa dilakukan dan apa yang bisa dilakukan jika tetap menjadi PD RPH. Kita pelajari dulu masing masing visibility studynya,”ujar Hasanuddin Leo.

Menurut Leo, alasan Dinas DP2 untuk menjadi PD RPH menjadi UPTD lantaran ada peluang menerima bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN. Hanya saja harus diklarifikasi juga apa betul bantuan itu ada.

“Kalau cuma sekedar satu kali bantuan tidak melihat secara keselurahan ini juga menjadi satu alasan untuk kita kaji lebih mendalam tujuannya agar bagimana memaksimalkan peran RPH dengan unsur kehalalan dan pelayanan kemasyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.

Oleh karenanya, pihaknya belum bisa mengambil sikap sebelum mengetahui apa bisa dilakukan oleh PD RPH dan DP2.

“Kita masih akan mempelajari yang mana yang vesibel sebab jangan  sampai keberadaan RPH dan UPTD akan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas oleh karenanya perlu ada ada job yang jelas antara keduanya tentu setelah kita kaji lebih mendalam dari visibility study antara PD RPH dan DP2,”jelasnya.