Ini Empat Pejabat Pemprov Yang akan Diperiksa Tahap Pertama oleh Hak Angket DPRD Sulsel

Ketua dan Wakil Ketua Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid (kiri) dan Selle KS Dalle (kanan).

Ketua dan Wakil Ketua Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid (kiri) dan Selle KS Dalle (kanan).

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid mengatakan, ada empat pejabat yang akan diperiksa oleh pihaknya pada hari pertama, Senin 8 Juli pekan depan.

Yaitu Kepala BKD Asri Sahnur Said, PLT BKD Ashari Fakhsirie Radjamilo, Pj Sekda (sebelumnya) Ashari Fakhsirie Radjamilo , Sekda Provinsi (Sekarang) Abdul Hayat Gani, dan Kepala Biro Hukum.

“Pemeriksaan ini kami lakukan senin hingga rabu. Kamis kami setop karena ada agenda paripurna. Dan begitu seterus jadwalnya,”ujar Kadir kepada awak media, Jumat 5 Juli 2019.

Ia mengungkapkan, empat pejabat ini diperiksa tahap pertama oleh panitia hak angket berdasarkan lima materi utama hak angket.

Yaitu pertama menyangkut realisasi APBD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023, kedua, kontroversi penerbitan surat keputusan wakil gubernur dan pelantikan 193 pejabat dilingkup Pemprov. Ketiga, terkait managemen PNS. Ditemukan banyaknya PNS yang melakukan mutasi dari Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke Pemprov pasca pelantikan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.

Kemudian keempat, terjadi kolusi dan nepotisme secara terang-terangan dalam penempatan dalam jabatan tertentu mulai dari eselon IV sampai tingkat eselon II, dan kelima, pencopotan Kepala Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan, H.Jumras oleh gubernur tanpa melakukan klarifikasi atau investigasi lebih mendalam terkait kesalahan/kekeliruan yang telah dilakukan bersangkutan.

“Yang kami kupas lebih dulu soal kontroversi penerbitan surat keputusan wakil gubernur dan pelantikan 193 pejabat dilingkup Pemprov. Sehingga empat nama ini yang kami periksa,”katanya.

Dalam proses pemeriksaan ini, Wakil Ketua 1 Panitia Hak Angket Selle KS Dalle menambahkan, 20 panitia bakal memberikan pertanyaan. Kemudian di klarifikasi oleh terperiksa. Tapi sebelumnya disumpah dan akan dibuatkan berita acara.

“Proses kerja hak angket selama 60 hari. Dan jumlah orang yang akan diperiksa sekitar 30 orang,”ucapnya.

Jika selama proses pemeriksaan menyebut nama diluar daftar yang akan diperiksa, maka yang bersangkutan akan dipanggil juga dengan status sebagai saksi.

“Kalau ada pihak yang mengindahkan pemanggilan, maka panitia hak angket berhak melakukan pemanggilan paksa,”tutur Selle.