Jika Menyalahi Aturan, Taufik Fachruddin Mengaku Siap Mundur Sebagai Plt Perusda Sulsel

Plt Direktur Perusda Sulsel, Taufik Fachruddin saat menjalani pemeriksaan oleh panitia hak angket DPRD Sulsel.

Plt Direktur Perusda Sulsel, Taufik Fachruddin saat menjalani pemeriksaan oleh panitia hak angket DPRD Sulsel.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com – Pelaksana tugas (Plt) Direktur Perusda Sulawesi Selatan, Taufik Fachruddin dihadirkan dalam sidang panitia hak angket di DPRD Sulawesi Selatan. Dia diperiksa terkait dugaan nepotisme dan adanya proyek yang dikelolanya.

Dalam pemeriksaan itu, Ketua Panitia Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid menanyakan aturan tentang tidak diperbolehkannya keluarga yang mengelolah perusda ini. Sementara diketahui, antara Taufik dan Gubernur Nurdin Abdullah adalah ipar.

“Dalam Perpres tahun 2007 disebutkan tentang larangan adanya keluarga yang mengelolah perusda ini. Apakah anda tahu?,”ujar Kadir dalam persidangan hak angket, Senin 29 Juli 2019.

Kemudian, Taufik menjawab bahwa aturan tersebut tidak diketahuinya. Tetapi bila dianggap menyalahi maka dia siap mengundurkan diri.

“Saya kurang paham soal itu. Tapi kalau dianggap bermasalah saya siap mundur,”katanya.

Sementara itu, Anggota Panitia Hak Angket DPRD Sulawesi Selatan, Fachruddin Rangga mencecar pertanyaan saat Taufik memimpin Perusda di Kabupaten Bantaeng.

“Perusda Bantaeng dulu tidak berhasil banget.Harusnya Pemprov ambil alih. Tidak serta merta tunjuk Plt. Apalagi posisi Perusda Sulsel dalam posisi minus,”katanya.

Taufik menjelaskan, dirinya menjabat sebagai Plt Perusda Sulawesi Selatan karena terjadi kekosongan pimpinan. Setelah direktur yang lama mengundurkan diri karena maju sebagai calon legislatif dari Partai NasDem.

“Sehingga saya diminta oleh pak gub untuk mengisi jabatan tersebut,”ucapnya.

Bahkan dia pun mengaku selama kurang lebih 10 bulan mengemban jabatan tersebut, baru dua kali mendapat gaji. Sama hal nya ketika menjabat sebagai Direktur Perusda di Bantaeng.

“Saya ini hanya mau bantu pak gubernur. Untuk memberikan investasi,”tuturnya.

Bahkan ia pun membantah menangani sejumlah proyek. Seperti yang dipaparkan oleh sejumlah terperiksa dalam persidangan sebelumnya.

“Kami pernah dikumpulkan oleh pak gubernur. Beliau berpesan jangan coba-coba main proyek,”jelas Taufik.

Tapi ia tak menampik dalam perjalan ada-ada saja relawan meminta. Tapi hal itu tidak pernah dilakukannya. Sebelumnya, Kadir menanyakan adanya beberapa pihak datang ke biro pembangunan untuk mencari proyek atas perintah yang bersangkutan.

“Alhamdulillah pak, saat ini kantor perusda Sulawesi Selatan sudah layak digunakan untuk menerima tamu-tamu. Kursi dan meja yang kami pakai berasal dari Pemprov yang tersimpan di gudang, kami perbaiki di tempat usaha saya sendiri,”ucapnya.

Pantuan Djournalist.com, selama kurang lebih satu jam lamanya Taufik diperiksa oleh panitia hak angket. Dia terlihat enjoy. Seluruh pertanyaan yang diberikan dijawab dengan kondisi yang ada di perusda Sulsel. (***)