Kemendagri Tolak 7 Pengadaan yang Diusulkan Pemprov Sulsel

Rapat banggar di DPRD Sulsel pasca penetapan RAPBD 2020, Kamis 26 Desember 2019.

Rapat banggar di DPRD Sulsel pasca penetapan RAPBD 2020, Kamis 26 Desember 2019.

MAKASSAR, DJOURNALIST.com  –  Tujuh pengadaan yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di APBD 2020 di tolak oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal itu terungkap dari hasil konsultasi DPRD Sulawesi Selatan pasca penetapan RAPBD.

Tujuh pengadaan itu yakni kegiatan pengadaan alat kesehatan dan kedoketaran RS/UPTD kesehatan senilai Rp 74 juta. Kemudian Prservasi jalan Rp 18 miliar, kegiatan penataan dan pengelolaan rumah susuan Rp 550 juta, rehabilitasi panti sosial anak Rp 298 juta pada SKPD dinas sosial, dan pengadaan sarana penunjang pada panti anak Rp 691 juta.

Selanjutnya, rehabilitasi panti sosial lanjut usia Rp 3 miliar, dan pengadaan sarana penunjang kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti lanjut usia Rp 160 juta.

“Berdasarkan evaluasi Mendagri tidak dapat dianghgarkan di APBD 2020. Karena tidak masuk KUA PPAS. Apalagi berdasarkan rapat banggar bahwa ada surat berita acara pemerintah provinsi yang belum dilampirkan,”ujar Anggota Banggar DPRD Sulawesi Selatan, Andi Irwandi Natsir,Kamis 26 Desember 2019.

Sehingga kata dia, DPRD sangat menyayangkan hal ini. Padahal hal ini sudah ada kesepakatan antara pimpinan DPRD dan gubernur yang tertuang dalam nota banggar. “Kami sayangkan pemerintah provinsi lupa melaporkan hal itu,”tegas politisi dari Fraksi PAN ini.