Nico-Victor Dua Kali ke Istana Yakinkan Pemerintah Soal Bandara Toraja

MAKALE, DJOURNALIST.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Bandara Toraja Buntu Kunik, Kamis 12 November 2020. Sesuai jadwal yang dirilis oleh tim media istana Jokowi akan tiba di bandara Toraja AirPort pada pukul 11.10 WITA. Usai meresmikan bandara tersebut, Jokowi meninggalkan Toraja pada pukul 15.00 WITA.

AirPort yang akhirnya resmi beroperasi tersebut sempat mangkrak beberapa tahun sebab tersandung masalah biaya serta kasus pembebasan lahan yang hingga saat ini masih ditangani pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan. Silih berganti Bupati dan Wabup Tana Toraja ke Jakarta meyakinkan pemerintah pusat melalui kementerian perhubungan dan Wapres JK saat itu.

Usai dilantik, program utara Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae yang saat ini sedang cuti karena ikut Pilkada 2020, langsung terbang ke Jakarta menemui Wapres Jusuf Kalla saat itu, pada tahun 2016 silam.

Nicodemus membawa Perhimpunan Masyarakat Toraja se-Indonesia (PMTI). Dalam pertemuan ini, PMTI berharap pemerintah melakukan percepatan pembangunan Bandara Buntukunik yang saat ini terhambat.

“Pariwisata ini tidak bisa jalan, pertumbuhan ekonomi tidak bisa jalan, kemiskinan di Tana Toraja dan Toraja Utara tanpa ada dukungan infrastruktur terutama lapangan udara Buntukunik. Itulah yang menjadi harapan kami dan kendala di dalam proses pembangunan yang ada,” kata Nico di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis 23 Juni 2016 lalu.

Dalam pertemuan tersebut lanjut Nico, dirinya bersama perwakilan masyarakat Tana Toraja mereka meminta agar Wapres membantu percepatan pembangunan Bandara Buntu Kunik. Saat itu Pemda Tana Toraja menyodorkan anggaran Rp. 1,7 Triliun

Selanjutnya pada tahun 2017, Nicodemus dan wakilnya Victor Datuan Batara kembali rapat bersama Wapres JK. Ikut pula Bupati Toraja Utara. “Kami sudah ada di Jakarta dan besok pagi akan rapat dengan pak wapres, bahas soal pengembangan Toraja,” kata Wakil Bupati Tana Toraja Victor Datuan Batara, 29 Januari 2017.

Usai pembahasan dengan Wapres kedua pemimpin daerah tersebut silih berganti ke Jakarta dan berkoordinasi dengan Pemprov Sulawesi Selatan untuk membahas persoalan teknis dan perencanaan pembangunan bandara yang kini menjadi primadona warga Toraja tersebut .

“Kerja berat itu yakni meyakinkan ke pusat. Selain anggaran juga lantaran bandara ini kan pernah mandek. Sehingga pemerintah butuh keyakinan dan jaminan dari Pemda Toraja,” kenang Nicodemus, di rumahnya Parappo, Selasa 10 November 2020.

Namun kata dia, sumbangsih dari Pemprov Sulawesi Selatan juga sangat penting dan berarti sehingga pembangunan bandara tersebut rampung. Gubernur Nurdin Abdullah sendiri saat mengunjungi Toraja AirPort mengakui sinergi pusat, Pemprov dan daerah sangat lancar sehingga bandara ini terwujud.

“Terwujudnya bandara Buntu Kunik merupakan sinergi pemerintah mulai dari daerah hingga pemerintah pusat”, jelas Nurdin.

Bandara ini sempat mangkrak selain kekurangan anggaran yang cair dari pusat juga karena terjadi dugaan korupsi pada pembebasan lahan bandara Toraja. Polda Sulawesi Selatan memeriksa para pihak yang masuk tim 9 sebagai tim pembebasan lahan bandara.

Menurut BPKP telah terjadi kerugian Rp. 7 Miliar lebih. Kasus ini bergulir sejak tahun 2013. Hingga saat ini, kasusnya masih berjalan. Akhirnya pembangunan tahap pertama Bandara Buntu Kunik berlangsung pada tahun 2018. Menteri Perhubungan Budi Karya saat berkunjung ke Tana Toraja mengungkapkan, tidak mudah untuk membangun Bandara Buntu Kunik karena kondisi topografi yang curam.

“Memang ada kendala teknis seperti membuat turap 30 meter, lalu ada selokan yang tidak boleh patah. Saya minta pembangunan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjamin keselamatan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI agar menyelesaikan pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan pariwisata dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan”, ungkap Menhub. (***)