Komisi A DPRD Sulsel Temukan LHP Cacat Administrasi di Dua Dinas

Komisi A Bidang Pemerintahan menggelar rapat LHP terhadap temuan BPK RI,Selasa 8 Juni 2021.

Komisi A Bidang Pemerintahan menggelar rapat LHP terhadap temuan BPK RI,Selasa 8 Juni 2021.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulawesi Selatan menemukan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHP) yang dianggap cacat administrasi. Yaitu di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Badan Penghubung Daerah Sulawesi Selatan.

Itu terungkap saat Komisi Pemerintahan menggelar rapat LHP atas LKPJ Sulsel tahun 2020 dengan empat SKPD yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penghubung Daerah Sulawesi Selatan.

Pada sesi pertama menghadirkan tiga SKPD. Tapi dari tiga SKPD itu hanya Satuan Polisi Pamong Praja yang bersoal LHP nya. Salah satunya menyangkut anggaran makan dan minum.

“Rekomendasi BPK yang kami tindaklanjuti di dinas Satuan Polisi Pamong Praja ditemukan administrasi LHP yang tidak rapi,”kata Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Sulsel, Selle KS Dalle, Selasa 8 Juni 2021.

Dimana kata dia, adanya anggaran uang makan-minum senilai Rp 372 juta diserahkan kepada proyek sebelumnya yang ditenderkan tanpa menyampaikan terlebih dahulu.

“Contohnya begini, dinas Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan katering A untuk mengelolanya. Tapi A menyerahkan lagi ke katering ke B. Tapi tetap A yang mengatur. Itu tidak boleh makanya BPK dan Inspektorat menemukan LHP cacat administrasi,”tutur politisi dari Partai Demokrat ini.

Lanjut Selle, dengan adanya temuan itu, pihaknya meminta untuk melakukan perbaikan administrasi selama 60 hari kerja.

“Inilah mengapa Sulsel tak meraih WTP pada tahun ini. Karena banyak ditemukan LHP yang tidak sesuai,”ucapnya.

Menanggapi temuan itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sulawesi Selatan, Mujiono mengatakan mendukung langkah inspektorat apabila melakukan pemeriksaan terhadap dinas yang di pimpinnya.

“Kalau kami diperiksa oleh inspektorat kami mendukung,”tegas Mujiono.

Sedangkan anggota Komisi A bidang Pemerintahan, Rudy Pieter Goni atau RPG mengingatkan kepada SKPD untuk sellu berhati-hati menyangkut pemggunaan anggaran.

“Setiap pengeluaran harus di catat dengan rapi. Supaya hal ini tidak terjadi di kemudian hari,”beber RPG.

Selanjutnya pada sesi kedua, dewan Sulawesi Selatan menemukan adanya penggunaan anggaran perjalanan dinas dan pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di Dinas Badan Penghubung Daerah Sulawesi Selatan.

“Totalnya Rp 155 juta dari 53 perjalanan dinas. Kebanyakan perjalan dinas ke Jakarta. Kemudian Rp 131 juta pajak yang bersoal dari rekanan proyek. Saya harap dua item ini segera dituntaskan dan koordinasi dengan bendahara yang lama,”kata Selle.