DPRD Sulsel Sambut Baik Usulan Disnaker Soal TKA Tidak Melakukan Aktivitas Selama PPKM

Komisi E DPRD Sulsel melakukan rapat kerja pendapat atau RDP dengan Disnaker, Imigrasi Makassar, dan PT.Angkasa Pura 1 Makassar, Rabu 7 Juli 2021.

Komisi E DPRD Sulsel melakukan rapat kerja pendapat atau RDP dengan Disnaker, Imigrasi Makassar, dan PT.Angkasa Pura 1 Makassar, Rabu 7 Juli 2021.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – DPRD Sulawesi Selatan menyambut baik usulan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang soal pelarangan aktivitas sementara waktu kepada tenaga kerja asing atau TKA selama PPKM berlangsung. Anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat Irfan AB menyebut sebagai langkah yang tepat.

“Usulan dari pak Kadis Disnaker bagus. Kalau bisa dilakukan MoU kepada perusahaan mereka,”ujar Irfan saat komisi E melakukan rapat kerja pendapat atau RDP dengan Disnaker, Imigrasi Makassar, dan PT.Angkasa Pura 1 Makassar, Rabu 7 Juli 2021.

Komisi E DPRD Sulsel melakukan rapat kerja pendapat atau RDP dengan Disnaker, Imigrasi Makassar, dan PT.Angkasa Pura 1 Makassar, Rabu 7 Juli 2021.

Komisi E DPRD Sulsel melakukan rapat kerja pendapat atau RDP dengan Disnaker, Imigrasi Makassar, dan PT.Angkasa Pura 1 Makassar, Rabu 7 Juli 2021.

Tujuannya, untuk menekan penyebaran Covid-19 yang makin meningkat di Indonesia. Yang berdampak luas hingga ke daerah lain.

Senada, Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan Rezki Mulfianti Lutfi menambahkan, usulan itu sangat bags tapi belum final. Karena perlu dibicarakan lebih jauh dengan pihak-pihak terkait. Sebab, TKA masuk ke Sulawesi Selatan tentu atas persetujuan dari pemerintah pusat.

“Tujuan pemerintah memasukkan TKA ke Sulsel untuk mempercepat pengerjaan proyek-proyek starategis di daerah ini,”katanya.

Yang menjadi sorotan DPRD Sulsel saat RDP, mengapa TKA itu bisa lolos masuk ke daerah ini. Sedangkan PPKM berlaku di Jakarta.

“Masyakarat kan sudah lelah dengan kondisi Covid-19 seperit ini, jadi mereka beranggapan kenapa mereka lolos dengan mudah,”ucapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan Andi Darmawan Bintang mengatakan, maksud TKA tidak melakukan aktivitas selama PPKM berlaku adalah memberikan informasi lebih dulu. Agar dapat diantisipasi kedatangan mereka.

“Mereka masuk dengan visa kunjungan bukan visa untuk bekerja. Inilah yang kami minta untuk shering informasi,”ucapnya.

“Kalau visanya visa kerja maka dinas tenaga kerja pasti bisa memantau, tapi karena dia pakai visa kunjungan, orang ini tidak di daftar ke sistem.Nanti setelah mereka diterima, dia kirim ke kementerian tenaga kerja ubah visa kunjungan jadi visa kerja maka dia akan didata dengan sistem,”dia menambahkan.

Menurutnya, kasus seperti ini sudah sering terjadi. Tapi pemberian izin TKA bukan ke Disnaker Sulsel melainkan di Jakarta.”Kita ttidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah masuk disini,”jelasnya.

Hingga saat ini, lanjut Darmawan total TKA yang masuk ke Sulawesi Selatan mencapai 230 orang terhitung sejak 30 Juni 2021.

Sedangkan Kepala Imigrasi Makassar Agus Winarto menambahkan, kedatangan 20 TKA asal Cina ke Sulawesi Selatan sudah sesuai prosedur. Sebab pihaknya hanya melihat visa dari mereka.

“Di bandara yang diliat cuman visa. Kita kan di bandara itu ga tau mau kemana yang penting ada visanya. nanti dilapangan apabila ada penyalahgunaan imigrasi yang akan tangkap bersama tim lainnya,”ucapnya.

Adapun dari pihak PT.Angkasa Pura 1 Makassar menyebut, kedatangan 20 TKA asal Cina itu tiba di Indonesia pada tanggal 25 Juni. Kemudian mereka dilakukan isolasi selama lima hari dan dilakukan pula PCR. Selanjutnya tanggal 3 Juli ke Makassar.