Sembilan Fraksi di DPRD Sulsel Setuju LKPJ Gubernur Tahun 2020

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyetujui Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat 16 Juli 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyetujui Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat 16 Juli 2021.

MAKASSAR,DJOURNALIST.com —  Sembilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel menyetujui Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2020 melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Sulsel, Jumat 16 Juli 2021. Fraksi tersebut yaitu Fraksi Golkar,NasDem,Demokrat,PKS,PAN,PKB,Gerindra,PDIP, dan PPP

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari ini dihadiri langsung oleh Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Sekprov Abdul Hayat Gani.

Dalam rapat paripurna itu, sebanyak 9 fraksi menyetujui LKPJ Gubernur tahun 2020 dengan beberapa catatan penting yang dianggap perlu diperbaiki kedepan. Terutama soal anggaran belanja langsung yang dialihkan untuk bantuan keuangan daerah kepada pemerintah kabupaten/kota di Sulsel.

Juru bicara Fraksi partai Golkar, Rahman Pina mengatakan dari beberapa laporan yang disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, maka ada beberapa pandangan dari Fraksi Golkar.

Termasuk pengalihan belanja bantuan daerah sebesar Rp 300 Miliar tanpa persetujuan DPRD merupakan sebuah pelanggaran tata kelola penganggaran pemerintah. Fraksi Golkar minta hal ini tidak terulang lagi di tahun depan.

“Bantuan daerah ini tidak proporsional. Kemudian kedepan bisa lebih merata agar seluruh rakyat bisa menikmati kue pembangunan secara bersama. Tapi fraksi Golkar prinsipnya menyetujui pertanggungjawaban APBD Sulsel 2020,” kata Rahman Pina memulai pandangan fraksi.

Kritikan yang sama juga disampaikan fraksi NasDem. Melalui ketua fraksi, Ady Ansar menegaskan fraksi NasDem sejak awal telah memberikan atensi khusus terhadap kebijakan Gubernur soal pengalihan belanja langsung ke bantuan keuangan daerah.

“NasDem harapkan ada jawaban tertulis dan lengkap untuk pembelajaran dimasa mendatang bukan hanya bantuan keuangan pada prinsipnya semua pengalihan belanja tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan dewan karena itu melanggar aturan,” tegas Ady Ansar.

Ketua fraksi PPP Imam Fauzan meminta pihak eksekutif mengakui bahwa pemindahan anggaran ini adalah hal yang salah dan jadi Pengelolaan keuangan diperbaiki kedepan. Proses pengelolaan mengikuti ketersediaan anggaran bukan mengikuti program sehingga perencanaan program harus matang dan out come jelas untuk masyarakat.

“Kita juga perlu menyikapi tentang pendapatan yang turun secara maksimal,” pungkas Imam Fauzan.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra Muhtar Mappatoba menuturkan setelah mencermati berbagai tingkat pembicaraan dan rapat sampai rapat AKD dan komisi sampai rapat pimpinan ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Plt Gubernur agar kedepan yakni tata kelola keuangan daerah sehingga Pemprov menerima status Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

Ia berharap kedepan pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan lebih baik lagi sehingga bisa menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

“Banyak catatan yang telah kami buat dan akan kami sampaikan secara tertulis kepada gubernur untuk dijadikan bahan dalam memberikan kebijakan dimasa mendatang,” paparnya.

“Fraksi Gerindra setuju Ranperda pertanggungjawaban APBD untuk selanjutnya dilakukan,” sambungnya.

Meskipun banyak yang kritik soal pengelolaan anggaran, namun semua fraksi setuju untuk LKPJ Gubernur tahun 2020 tetap dilanjutkan dalam pembahasan selanjutnya.