Pansus Kode Etik DPRD Sulsel Akan Lakukan Konsultasi ke Mendagri

Anggota Pansus Kode Etik dan Rancangan Tata Cara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Selatan, Muchtar Mappatoba

Anggota Pansus Kode Etik dan Rancangan Tata Cara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Selatan, Muchtar Mappatoba

MAKASSAR,DJOURNALIST.com  –  Panitia Khusus (Pansus) Kode Etik dan Rancangan Tata Cara Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulawesi Selatan dalam waktu dekat melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal itu dilakukan setelah pembahasan rancangan kode etik di badan kehormatan sudah rampung.

“Sudah rampung dam dalam waktu dekat kami akan konsultasi ke Kemendagri,”ujar Ketua Pansus Kode Etik DPRD Sulawesi Selatan Irfan AB, Selasa, 7 September 2021.

Irfan mengatakan, kode etik dan rancangan tata cara BK sangat dibutuhkan di DPRD Sulawesi Selatan. Pasalnya, dengan rujukan itulah BK dapat mengambil langkah tegas bila ada oknum anggota dewan yang melakukan pelanggaran.

“Sanksinya ada ringan, sedang, dan berat. Berat bisa pemecatan dari pimpinan,”tutur politisi dari fraksi PAN ini.

Ia menjelaskan, draft pembahasan kode etik badan kehormatan itu memuat 14 bab dan 30 pasal. Di mana salah satu bab yang terdapat di pasal 11 menyebutkan pengaduan atau pelaporan yang memenuhi syarat ke tahap persidangan akan ditindaklanjuti untuk dilakukan sidang pertama.

“Tentu ada proses mediasi,”katanya.

Lanjut Irfan pelaporan itu diteruskan ke pimpinan. Tapi kalau selama tujuh hari pimpinan tidak menindaklanjuti maka boleh badan kehormatan yang mengambil alih.

“Kami akan bekerja secara profersional,”ucapnya.

Adapun anggota pansus lainnya, Muchtar Mappatoba menambahkan, ada sejumlah pasal disesuaikan dengan kondisi adat budaya Bugis-Makasar. Sehingga dibutuhkan kearifan lokal.

“Maksud nya jangan mencari-cari kesalahan orang justru kita saling menghargai dan mengangkat,”ucap anggota komisi D bidang Pembangunan ini.

Walau demikian, pihaknya juga tetap bekerja secara profersional. Karena yang dihadapi adalah kolegnya sesama anggota dewan bila nantinya ada yang melakukan pelanggaran.