Selle KS Dalle Sebut Struktur Pemerintahan Andi Sudirman Sulaiman Tidak Normal

MAKASSAR,DJOURNALIST.com – Ketua Komisi A bidang Pemerintahan DPRD Sulawesi Selatan Selle KS Dalle menyoroti struktur pemerintahan Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hal itu merujuk pada masalah keuangan dan banyak nya jabatan fungsional di Lingkup Pemrpov Sulsel yang dijabat oleh Pelaksana tugas.

“Mestinya sebelum pembahasan APBD 2022 tuntas, struktur pemerintahan normal. Jadi, Pak Plt Gubernur Sulsel itu menghadap pak Kemendagri,” ujar Selle ditemui di ruang kerjanya di lantai 3 Gedung DPRD Sulsel, Kamis 18 November 2021.

Namun, dalama perjalannya ternyata Pemprov melalui kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang menyurat ke Mendagri, meminta untuk lelang jabatan.

“Itukan mekanisme normal itu kalau sekedar menyurat yang kami anggap lakukan langkah-langkah, karena ini masalah sangat penting. Jadi menghadap langsung ke kemedari minta kebijakan ini,” terangnya.

Legislator Fraksi Demokrat DPRD Sulsel menyayangkan masih banyak jabatan fungsional yang dijabat oleh Plt. Sementara Ranperda APBD TA 2022 ini akan segera dibahas.

“Tiba-tiba sudah membahas APBD pokok misalnya 2022, kemudian masuk pelantikan terisi definitif. Lain yang membahas, lain yang melaksanakan, inikan ndak paham rohya,” tegas Selle.

Ia juga menuturkan bahwa, kalau kondisi terus seperti ini, maka target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sulit untuk tercapai secara maksimal.

“Dalam artian kalau semua rata-rata tidak tercapai secara maksimal dari seluruh indikator-indikator capaian yang kita tuangkan di dalam peraturan daerah tentang RPJMD,”jelasnya.

Diketahui, sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sulsel masih berstatus Plt.Seperti, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK), Dinas Pendidikan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sulsel

Kemudian Biro Administasi Pimpinan (Adpim), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Biro Hukum dan HAM (Kum-HAM), Biro Umum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

Selanjutnya, posisi Dirut RSUD Haji, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang.