Syaharuddin Alrif Gelar Konsultasi Publik Tentang TPPO di Kabupaten Sidrap

Wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif menggelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) di Panti Asuhan Sejaterah Aisiyah, Kelurahan Lautan Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sabtu 26 Maret 2022.

Wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif menggelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) di Panti Asuhan Sejaterah Aisiyah, Kelurahan Lautan Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sabtu 26 Maret 2022.

SIDRAP,DJOURNALIST.com – Wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif menggelar Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) di Panti Asuhan Sejaterah Aisiyah, Kelurahan Lautan Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sabtu 26 Maret 2022.

“Masyarakat kita sekarang ini banyak yang menjadi korban perdagangan manusia. Sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk melindungi mereka,”ujar Syahar dalam sambutannya.

Menurutnya, TPPO merupakan kejahatan yang langgeng,karena uang yang mengalir dari TPPO sangat besar, bahkan berada di urutan ketiga setelah perdagangan senjata dan narkoba. Perdagangan orang atau human trafficking merupakan kejahatan nasional dan menjadi keprihatinan negara-negara di dunia.

Prof Jamaluddin Ahmad yang tampil sebagai narasumber perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan. Estimasi keuntungan dari kejahatan orang cukup tinggi. Salah satunya, dilihat dari remitansi Pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi devisa terbesar kedua bagi Indonesia. “Nilainya mencapai 10% dari devisa negara. Sehingga, PMI masih menjadi sektor paling rentan dalam human trafficking,”jelasnya.